Parlemen Minta Pemerintah Terbuka Soal Arcandra Tahar

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Arcandra Tahar. ANTARA

    Arcandra Tahar. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat meminta kepada pemerintah agar transparan dan jujur ihwal pengembalian status kewarganegaraan Arcandra Tahar. Anggota Komisi III Nasir Djamil mengatakan setiap orang harus diperlakukan sama dalam proses pengembalian status warga negara.

    Pemerintah harus merujuk kepada undang-undang bukan keputusan menteri. "Kami tidak mau ada perbedaan perlakuan," kata Nasir di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 8 September 2016. Bila ada perlakuan yang beda, Nasir meminta kepada pemerintah agar menjelaskan secara jujur dan terbuka perbedaan perlakuan terhadap Arcandra.

    Menurut dia, kejelasan perlakuan diperlukan agar tidak memunculkan spekulasi di masyarakat. "Mengapa pemerintah ngotot. Ada apa? Jangan sampai muncul spekulasi," kata Nasir. Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera itu menilai secara keahlian mungkin Arcandra layak menjabat kembali Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun dari sisi kepatutan Nasir meragukannya.

    Anggota Komisi III lainnya, Asrul Sani, menilai wajar jika ada perbedaan pandangan dalam hal status kewarganegaraan Arcandra. Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu mengatakan bila ingin kembai menjadi warga Indonesia lebih baik Arcandra mengikuti prosedur yang ada. "Harusnya ajukan permohonan bukan dengan penegasan," kata dia.

    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Keputusan Menteri Nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 pada 1 September lalu. Keputusan itu menyatakan Arcandra tetap sebagai warga negara Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasonna beralasan pemerintah berupaya melindungi Arcandra berdasarkan asas perlindungan maksimum. Di sisi lain, Indonesia tidak mengenal status tanpa kewarganegaraan (apatride) setelah Arcandra melepas status warga negara Amerika Serikat.

    Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan menilai ke depan harus ada hal yang diperkuat di setiap proses pencalonan pejabat negara. Budi yang dicalonkan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara mengatakan segala informasi yang diberikan kepada presiden harus betul-betul akurat. "Harus sesuai motto BIN, cepat, tepat, dan akurat," ucapnya.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.