Wapres Persilakan Masyarakat Uji Materi UU Pengampunan Pajak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menghadiri sosialisasi  tax amnesty atau pengampunan pajak yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 1 Agustus 2016. Sosialisasi Tax Amnesty di Kemayoran dihadiri 10.000 Orang TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo menghadiri sosialisasi tax amnesty atau pengampunan pajak yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 1 Agustus 2016. Sosialisasi Tax Amnesty di Kemayoran dihadiri 10.000 Orang TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi santai rencana Muhammadiyah menguji materi Undang-Undang Pengampunan Pajak. "Judicial review itu hak masyarakat, silakan saja," kata Kalla, Rabu, 31 Agustus 2016, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

    Kalla menyerahkan hasil uji materi itu ke Mahkamah Konstitusi. "Nanti MK yang memutuskan."

    Rapat Kerja Nasional Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang digelar di Yogyakarta, 26-28 Agustus 2016, mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan pengampunan pajak. Regulasi pengampunan pajak dinilai berperspektif sempit, yakni keinginan menambah pendapatan negara dengan menerapkan kebijakan yang tidak berkeadilan dan permisif terhadap pelanggaran hukum.

    "Kami akan ajukan rekomendasi ke pimpinan pusat, apakah perlu segera judicial review terhadap undang-undang itu," kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Syaiful Bahri, pada Ahad lalu.

    Dia mengatakan Muhammadiyah akan mengkaji lebih dalam beleid tersebut secara intensif sebelum memastikan menguji materiil. Ini dilakukan agar argumen yang dibawa ke MK kuat.

    AMIRULLAH I PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.