Kasus Kartu BPJS Kesehatan Palsu Tak Ganggu Pelayanan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan RI, dr Nila Djuwita F Moeloek, memberikan keterangan kepada media usai bertemu Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol Anang Iskandar di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, 5 Febuari 2016. Pertemuan tersebut membahas penjualan organ manusia. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Menteri Kesehatan RI, dr Nila Djuwita F Moeloek, memberikan keterangan kepada media usai bertemu Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol Anang Iskandar di gedung Bareskrim Polri, Jakarta, 5 Febuari 2016. Pertemuan tersebut membahas penjualan organ manusia. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan pihaknya tidak bisa mengurusi kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan palsu yang beredar di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

    "Yang mengeluarkan kan BPJS," ujar Nila saat ditemui sebelum rapat koordinasi tingkat menteri di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Selasa, 24 Juli 2016.

    Menurut Nila, kasus ini terbongkar karena kartu BPJS Kesehatan palsu yang beredar tidak dapat diidentifikasi ke dalam master file BPJS Kesehatan. Nama peserta dan nomor kartu akan berbeda, sehingga tidak bisa digunakan. "Kodenya kan enggak cocok," ucap Nila.

    Namun ia tak mau mencari kambing hitam. Ia tetap berharap pelaku pemalsu kartu itu tetap diselidiki sambil proses pelayanan terus berjalan. "Sebagai pelayan kesehatan, masak kalau ada yang sakit enggak dilayani?"

    Kemarin terungkap 230 warga Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, memiliki kartu BPJS Kesehatan palsu. Padahal warga mengaku membuat kartu itu secara kolektif melalui aparatur desa. Setelah ditelusuri, ternyata aparatur desa tidak menyerahkan pembuatan kartu itu kepada BPJS, melainkan pihak lain.

    IQRA ARDINI | MS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.