Narkoba di Ruang Kerja, BNN Periksa Bupati dari Bengkulu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi narkoba. ANTARA/Rahmad

    Ilustrasi narkoba. ANTARA/Rahmad

    TEMPO.CO, Bengkulu - Badan Narkotika Nasional akan membawa Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, ke Jakarta atas temuan sejumlah barang yang diduga sebagai narkoba di ruang kerjanya. Juru bicara Badan Narkotika Nasional, Komisaris Besar Slamet Pribadi, mengatakan sampel darah dan rambut Dirwan akan diambil di balai laboratorium BNN, Cawang, Jakarta Timur.

    Dirwan akan dibawa ke BNN di Jakarta, Sabtu sore, dan diperiksa lebih lanjut mengenai kasusnya. "Itu benar, dia akan datang (ke Jakarta) dengan tim BNN yang mem-backup penyidik BNN Provinsi Bengkulu," kata Slamet lewat pesan pendek kepada Tempo, Sabtu, 14 Mei 2016.

    Dari pesan berantai, Dirwan dijadwalkan berangkat ke Jakarta dengan maskapai Batik Air, kode penerbangan JFMCZQ, pukul 16.50. Berdasarkan kode penerbangan yang diperiksa Tempo, pesawat dijadwalkan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pukul 18.00.

    Kasus Dirwan ini merupakan lanjutan dari temuan empat butir tablet yang diduga ekstasi dan satu bungkus serbuk yang diduga sabu di ruang kerja Dirwan oleh BNN Provinsi Bengkulu. Petugas menemukan sejumlah barang yang diduga obat terlarang saat menggeledah ruang kerja Bupati Bengkulu Selatan pada Selasa 10 Mei 2016.

    Dirwan Mahmud sempat membantah memiliki barang itu, hasil tes urinenya pun negatif. Dirwan Mahmud menyebutkan itu bukan barang miliknya.

    Badan Narkotika Nasional menjemput Dirwan di Bandara Fatmawati, Bengkulu, Sabtu, 14 Mei 2016. Ia diperiksa langsung oleh Direktur Prekurser dan Psikotropika BNN, Brigadir Jenderal Anjan Pramuka Putra.

    YOHANES PASKALIS | PHESI ESTER JULIKAWATI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.