TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku sengaja meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) menggelar tes urine terhadap semua pejabatnya. “Makanya sekarang secara spontan ada pemeriksaan habis liburan meskipun bisa jadi habis makan sana makan sini, atau berperilaku buruk yang muncul dan lain sebagainya, sehingga natural, tapi saya yakin mudah-mudahan tidak ada apa-apa, tidak ada satu pun yang positif,” katanya di Bandung, Senin, 9 Mei 2016.
Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengaku baru memberitahukan kepada para pejabat pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi pagi lewat grup percakapan WhatsApp yang berisi anak buahnya. “Tolong semua Eselon II seluruhnya di mana pun mereka bertugas harus hadir pagi ini,” katanya.
Menurut Aher, dia bersama Wakil Gubernur Deddy Mizwar serta Sekretaris Daerah Iwa Karniwa juga mengikuti tes urine yang digelar di Gedung Sate bersama semua kepala dinas di pemerintah provinsi. Dia juga meminta tes itu juga diikuti pejabat pemerintah Eselon III dan IV kendati terbatas hanya di Sekretariat Daerah Provinsi dan pegawai Sekretariat Dewan Jawa Barat.
Aher mengaku, awalnya menginginkan semua pejabat Eselon III dan IV di semua dinas dan biro pemerintah provinsi menjalani tes itu serempak. Namun akhirnya hanya dipilih terbatas karena terbatasnya petugas BNN. “Mudah-mudahan bulan depan bisa di angka 500 orang. Kita ingin lebih banyak lagi,” katanya.
Aher mengatakan, kendati dalam tes urine hasilnya positif, BNN akan memeriksa lebih lanjut pegawai yang bersangkutan untuk memastikan hasil tes itu. Jika positif sebagai pengguna, ada sanksi yang menunggu pegawai tersebut. “Kalau positif, akan ada penelusuran lebih lanjut. Kalau ternyata sudah jadi kebiasaan buruk seperti itu, kita akan beri sanksi administrasi,” ujarnya.
Pagi-pagi selepas apel, semua pejabat pemerintah provinsi antre mengikuti tes urine yang digelar dadakan di ruang tengah Gedung Sate Bandung. Masing-masing menerima botol kemasan untuk menampung urine yang akan diserahkan kepada petugas BNN.
Kepala BNN Jawa Barat Iskandar Ibrahim mengatakan tes urine itu merupakan tindak lanjut Instruksi Gubernur Nomor 1/2016 tentang tindakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. “Langkah ini diawali dari kantor Gubernur sendiri. Dan kita menyampaikan kepada Gubernur, mohon dilakukan segera,” katanya di sela tes urine itu, Senin, 9 Mei 2016.
Iskandar mengatakan pemeriksaan urine untuk memastikan penyelenggara negara bebas dari penyalahgunaan narkoba. “Jangan sampai kita ngomong di masyarakat, tapi aparatnya banyak yang terlibat. Jadi Pak Gubernur mengawali di kantornya sendiri, nanti kita teruskan ke kantor wali kota dan bupati,” ujarnya.
Menurut Iskandar, jika ada pegawai yang hasil pemeriksaannya positif, dia akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui asal zat psikotropika yang hasilnya positif itu. “Kalau positif belum tentu narkoba. Makanya perlu kita dalami lagi. Kita akan panggil lagi, kita cek lagi. Kalau sakit, mana keterangan dokternya, resepnya, kita cek. Kalau tidak bisa menunjukkan, kita akan tindak lanjuti menurut proses hukum yang berlaku,” tuturnya.
Hingga hasil tes urine selesai, tidak ada satu pun hasil pemeriksaan urine yang menampilkan hasil positif. Hari itu seluruhnya ada 208 pegawai yang menjalani tes urine di Gedung Sate Jawa Barat, termasuk Gubernur Ahmad Heryawan dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar.
AHMAD FIKRI
