TEMPO.CO, Cirebon - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berbagi resep kepada Wali Kota yang hardir dalam acara rapat kerja Asosiasi Pemerintah Kota (Apeksi) di Cirebon, Rabu, 20 April 2016. Cara ini dinilai bisa mempercepat pembangunan infrastruktur.
Ridwan Kamil mengatakan pembangunan infrastruktur di Indonesia lambat karena masih dilakukan secara konvensional. Pemerintah pusat pun berikan fasilitas jaminan bagi daerah yang hendak membangun infrastruktur melalui pendanaan kemitraan pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ridwan Kamil menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota (Apeksi) Komisariat Wilayah III. “Cara membangunnya yang terlalu konvensional,” kata Ridwan Kamil.
Karenanya, lanjut Ridwan Kamil, harus ada terobosan lain untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Diantaranya dengan menggunakan system KPBU.
Pembangunan dengan menggunakan system KPBU ini menurut Ridwan Kamil sudah lama dilakukan oleh negara-negara maju. Karenanya negara-negara itu pun saat ini sudah berkembang cepat menjadi negara maju.
Karenanya, ujar Ridwan Kamil, pembangunan dengan system KPBU pun harus mulai dilakukan saat ini. “Kalau kita tidak memulai dari sekarang, sampai saya kakek-kakek pun Indonesia akan tetap begini, kalah terus,” katanya.
Tahun ini Ridwan Kamil mengaku mereka sudah mulai dengan mempersiapkan berbagai proyek infrastruktur apa saja yang akan dibangun. Termasuk dengan persiapan proposalnya. “Tahun depan kita sudah bergerak membangun,” kata Ridwan Kamil. Sehingga nantinya masyarakat pun bisa melihat pembangunan yang luar biasa selama 3 tahun mendatang.
Saat ditanyakan tidak semua walikota yang tergabung dalam Apeksi memiliki jaringan seperti halnya dirinya, Ridwan Kamil pun menyatakan jika sebagai ketua dirinya bertanggungjawab. “Saya akan memberikan akses kepada walikota yang ada di forum Apeksi Komwil III ini,” katanya.
Ia pun meminta walikota yang memang bersedia untuk melaksanakan pembangunan dengan system KPBU untuk bergabung bersama. Dia akan memperkenalkan mereka kepada investor yang bersedia membangun di Indonesia.
Sementara itu pemerintah pusat pun memberikan jaminan bagi kepala daerah yang hendak membangun infrastruktur melalui pendanaan kemitraan pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Fasilitas jaminan disiapkan pemerintah pusat bagi pemerintah darah yang memang membutuhkan,” kata Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur pada Dirjen Pengelolaan Biaya dan Resiko Kementrian Keuangan, Freddy Saragih. Fasilitas tersebut diberikan melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII).
Namun diakui Freddy, fasilitas penjaminan ini sepertinya belum tersosialisasi secara baik ke setipa daerah. “Karena hingga kini daerah yang menggunakan fasilitas ini masih minim,” kata Freddy. Sejumlah daerah yang tahun ini menggunakan fasilitas penjaminan dari PT PII diantaranya Pemprov Jatim, Pemkot Lampung, Pemkot Medan, Pemkot Semarang dan sejumlah usaha jalan tol.
Diakui Freddy, jika pembangunan infrastruktur di daerah hanya mengandalkan APBD dan APBN, maka tidak akan mencukupi. Sehingga harus ada alternatif pembiayaan pembanguna. “Pemerintah daerah pun harus aktif mencari sumber pembiayaan dana lain yang digunakan untuk membangun daerahnya,” kata Freddy. Karena jika tidak aktif, maka pembangunan infrastruktur di daerah pun hanya akan menjadi angan-angan.
IVANSYAH
