Rizal Ramli: Tak Boleh Ada Matahari Kembar di Kabinet  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (kanan) bertemu dengan CEO Project Loon Google, Mike Cassidy di kantornya, Jakarta, 15 Maret 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (kanan) bertemu dengan CEO Project Loon Google, Mike Cassidy di kantornya, Jakarta, 15 Maret 2016. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli berkomentar mengenai desakan perombakan kabinet yang muncul belakangan. Menurut dia, saat ini Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko seharusnya berada dalam satu komando.

    "Di setiap negara atau organisasi, tidak boleh ada dua matahari," kata Rizal di kantor Sekretariat Negara, Kamis, 31 Maret 2016. Tapi Rizal tidak menyebutkan siapa anggota Kabinet yang memicu adanya matahari kembar tersebut.

    SIMAK: Jokowi Ancam Reshuffle, Target Dwelling Time Jadi 2,5 Hari 

    Mengenai perombakan kabinet, Rizal mengatakan, pemerintahan sebenarnya akan stabil jika semua anggota kabinet satu garis dengan Presiden serta memiliki integritas dan kepemimpinan. Jika syarat ini dipenuhi, percepatan dan pemulihan ekonomi tidak akan terganggu.

    SIMAK: Reshuffle Kabinet, Johan Budi: Presiden Jokowi yang Tahu 

    Rizal mengatakan, saat terpilih menjadi Presiden, Jokowi memunculkan banyak harapan bagi masyarakat. Tapi, sepuluh bulan setelah Kabinet Kerja dilantik, harapan masyarakat menjadi pudar dan memunculkan banyak persepsi negatif. "Tapi ini terbantu oleh gaya Jokowi yang decisive dan banyak common sense," ucapnya.

    Setelah kondisi itu terjadi, kata Rizal, Presiden merombak kabinet jilid pertama. Setelah itu, pemerintahan membaik dan terjadi pemulihan ekonomi. Persepsi negatif yang terjadi, ujar dia, berubah menjadi positif, bahkan dari dunia internasional. Kondisi yang terjadi sekarang merupakan titik balik dari kondisi negatif dalam 10 bulan pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

    Rizal menegaskan, momen positif ini harus dilanjutkan supaya 2016 benar-benar menjadi tahun percepatan seperti yang diinginkan Presiden Jokowi. "Untuk itu, perlu tim yang satu garis dengan Presiden. Itu penting sekali," katanya.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.