Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Harta Kekayaan Megawati, SBY, dan Jokowi Saat Akhir Menjabat Presiden RI, Siapa Paling Tajir?

image-gnews
Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati dan Jokowi. Instagram, dan ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang akhir masa jabatannya alias selama sembilan tahun menjadi kepala negara, harta kekayaan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi tercatat mengalami peningkatan yang signifikan. Sejak 2014 hingga 2023, berdasarkan persentase, kekayaan Jokowi melonjak sebesar 227 persen.

Adapun pada saat mendaftar sebagai capres pada Pilpres 2024, eks Gubernur DKI Jakarta itu melaporkan hartanya senilai Rp 29,8 miliar. Terbaru, menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, per 2023 harta Jokowi senilai Rp 95,8 miliar alias bertambah Rp 66 miliar.

Lantas seperti apa perbandingan harta Presiden Jokowi dengan harta kekayaan Presiden RI lainnya, seperti Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat mereka menjabat?

1. Kekayaan Megawati Soekarnoputri selama 4 tahun menjabat presiden

Harta kekayaan Megawati dalam tiga tahun menjabat sebagai Presiden, yakni 2001 hingga 2004, bertambah sebesar Rp15,25 milyar. Berdasarkan laporan kekayaan yang disampaikan ke Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) per 23 Maret 2001, harta Ketua Umum PDIP itu tercatat sebesar Rp 59,809 miliar.

Sementara dalam laporan kekayaan per 26 Agustus 2004, total kekayaan putri Presiden Pertama RI Sukarno itu menjadi Rp 75,057 miliar. Adapun kala itu Megawati melaporkan harta kekayaan dalam rangka mencalonkan diri sebagai kandidat presiden di Pilpres 2024. Di sisi lain, 2004 merupakan tahun akhir dirinya menjabat sebagai kepala negara.

Menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu, Amin Sunaryadi, penambahan kekayaan Megawati berasal dari dua sumber, yaitu akibat koreksi audit dan mutasi kekayaan. “Dari penambahan dan koreksi pengurangan kekayaan, total kekayaan Megawati bertambah Rp 15,25 milyar,” kata Amin kepada wartawan di kediaman resmi Megawati, Jakarta, Rabu, 1 September 2004.

Rincianya, dari penghasilan pribadi selama tiga tahun, kekayaan Megawati bertambah Rp 12,68 miliar. Dari kenaikan Nilai jal obyek pajak (NJOP) bertambah Rp 2,24 milyar. Di samping penambahan, kekayaan Megawati berkurang Rp. 300 juta dari 2 mobil miliknya yang dijual. Sehingga, selama 3 tahun total kekayaan Megawati bertambah Rp 15,25 miliar.

2. Kekayaan Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun menjabat presiden

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berdasarkan data yang diperoleh KPK dari KPKPN, saat mendaftar sebagai capres di Pilpres 2004, SBY melaporkan hartanya pada 2004 senilai Rp 4,65 miliar. Jumlah tersebut bertambah Rp 1.16 miliar dari 2001 yang semula senilai Rp 3,49 miliar.

Lalu pada 2014, setelah dua periode menjabat, SBY melaporkan hartanya ke KPK sebesar Rp 13,98 miliar. Berdasarkan LHKPN, harta tersebut antara lain dari transportasi Rp 500 juta, tanah dan bangunan Rp 5 miliar, serta giro dan kas Rp 6 miliar. Artinya, selama jadi presiden, harta SBY bertambah Rp 9,33 miliar.

3. Kekayaan Jokowi selama 10 tahun menjabat presiden

Jokowi tercatat melaporkan harta kekayaannya ke KPK saat maju di Pilpres 2014. Harta Jokowi per 14 Mei 2014 kala itu Rp 29,8 miliar. “Total harta kekayaan saya per 14 Mei 2014 adalah Rp. 29.892.946.012 dan US$ 27.633 dolar,” kata Jokowi saat memaparkan harta kekayaannya di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa 1 Juli 2014.

Berdasarkan LHKPN Jokowi terbaru per 2023, harta eks Wali Kota Solo itu menjadi Rp 95,8 miliar. Artinya, selama menjabat dua periode, kekayaan Jokowi bertambah menjadi Rp 66 miliar. Sementara itu, pada 2022 harta kekayaan Presiden RI Jokowi ialah Rp 82,36 miliar, alias naik Rp 13,44 miliar pada 2023.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | SAPTO PRADITYO  

Pilihan Editor: Harta Kekayaan Jokowi Naik Rp 66 Miliar Selama Jabat Presiden 2 Periode dari 2014-2023

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

30 menit lalu

Anindya Bakrie (kiri) dan Arsjad Rasjid (Foto: Tempo/Oyuk Ivani Siagian dan TEMPO/Ilham Balindra)
Dualisme Kadin Indonesia: Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie Saling Klaim Paling Sah

Kadin Indonesia memanas. Pasalnya, penyelenggaraan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin memicu terjadinya dualisme.


Nama Baik Proklamator Terpulihkan

2 jam lalu

Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menghadiri silaturahmi kebangsaan dan penyerahan surat Pimpinan MPR kepada keluarga Bung Karno tentang tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 di Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Dok. PDI Perjuangan.
Nama Baik Proklamator Terpulihkan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 dicabut. Memulihkan nama baik Sang Proklamator, Bung Karno, dari tuduhan pengkhianatan G30S/PKI yang tidak terbukti dan tanpa proses peradilan.


Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

3 jam lalu

Presiden Jokowi berfoto dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Keret Cepat Halim, Jakarta Timur, sebelum berangkat menuju Stasiun Padalarang, Jawa Barat, Rabu, 13 September 2023. Foto: Agus Suparto
Rektor Paramadina Kritik Kebijakan Ekonomi Jokowi: Pembangunan Infrastruktur Ngawur

Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini kritik kebijakan ekonomi Presiden Jokowi. Pembangunan infrastruktur dinilai ngawur.


Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

3 jam lalu

Didik J. Rachbini. TEMPO/Gunawan Wicaksono
Indonesia Terjerat Utang Luar Negeri, Rektor Paramadina: Akibat Kebijakan Jokowi, sudah Diperingatkan Faisal Basri

Rektor Universitas Paramadina menyampaikan masalah utang luar negeri akibat kebijakan Presiden Jokowi.


Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

4 jam lalu

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani memenuhi panggilan klarifikasi yang dilayangkan Bareskrim Polri di Jakarta, Senin, 29 Juli 2024. Panggilan ini untuk klarifikasi mengenai sosok inisial T yang disebut dalang judi online di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Upaya Berantas Judi Online Senilai Rp 600 Triliun pada Triwulan I 2024, Bentuk Satgas hingga Muncul Inisial T

Maraknya judi online membuat Jokowi akhirnya membentuk Satgas Judi Online di bawah pimpinan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto. Apa hasilnya?


Arsjad Rasjid Blak-blakan soal Munaslub Kadin: Penggiringan Opini TPN Ganjar-Mahfud hingga Berseberangan dengan Jokowi

5 jam lalu

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada Ahad, 15 September 2024. Direktur Utama Indika Energy itu bercerita seputar Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang pada Sabtu kemarin telah terlaksana. Tempo/Adil Al Hasan
Arsjad Rasjid Blak-blakan soal Munaslub Kadin: Penggiringan Opini TPN Ganjar-Mahfud hingga Berseberangan dengan Jokowi

Arsjad Rasjid melihat ada penggiringan opini tentang dirinya berseberangan dengan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.


Pengamat dan Pakar Dukung Anies Baswedan Dirikan Partai Politik

5 jam lalu

Foto: Anies Baswedan (YouTube Anies Baswedan)
Pengamat dan Pakar Dukung Anies Baswedan Dirikan Partai Politik

Anies Baswedan berencana mendirikan parpol setelah gagal mendapat dukungan di Pilkada 2024. Pengamat dan pakar beri dukungan.


Benarkah Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin karena Sempat Dukung Ganjar di Pilpres?

17 jam lalu

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menggelar konfensi pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Sabtu, 15 September 2024. Konferensi pers semula akan bertempat di Menara Kadin, tapi dibubarkan oleh pihak diduga Kadin Indonesia kubu Anindya Bakrie. TEMPO/Han Revanda Putra.
Benarkah Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin karena Sempat Dukung Ganjar di Pilpres?

Kadin Indonesia sebut pendongkelan Arsjad Rasjid karena sempat menjadi ketua Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud Md tak bisa dijadikan alasan. Mengap?


Dongkel Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid Lewat Munaslub, Anindya Bakrie Klaim Sesuai AD/ART

17 jam lalu

Kadin Indonesia kubu Anindya Bakrie melakukan konferensi pers ihwal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Ahad, 15 September 2024. Turut hadir Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Dongkel Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid Lewat Munaslub, Anindya Bakrie Klaim Sesuai AD/ART

Anindya Novyan Bakrie mengklaim penunjukan dirinya untuk memimpin Kadin telah melalui mekanisme yang sah.


Deputi Gubernur BI Aida Suwandi Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner LPS, Ini Profilnya

17 jam lalu

Aida Suwandi Budiman saat mengucakpan sumpah jabatan menjadi anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)  di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. TEMPO/Subekti
Deputi Gubernur BI Aida Suwandi Dilantik Jadi Anggota Dewan Komisioner LPS, Ini Profilnya

Deputi Gubernur BI Aida Suwandi Budiman dilantik menjadi anggota Dewan Komisioner LPS oleh Jokowi. Berikut profilnya.