Gedung Perpustakaan Rp 570 Miliar DPR, Menteri: Harus Dikaji  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mensesneg Pratikno. TEMPO/Subekti

    Mensesneg Pratikno. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah belum menentukan kategori izin pembangunan untuk rencana gedung perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat. "Belum diketahui masuk kategori yang mana," kata Pratikno di kompleks Istana, Selasa, 29 Maret 2016.

    Izin yang dimaksud Pratikno mengacu pada kebijakan pemerintah memberlakukan moratorium pembangunan gedung kementerian dan lembaga sejak Desember 2014. Moratorium ini bertujuan menghemat pengeluaran anggaran negara. Satu klausul dalam moratorium tersebut, pembangunan gedung dibolehkan untuk tujuan pendidikan dan kepentingan tertentu.

    Menurut Pratikno, jika rencana pembangunan perpustakaan DPR ingin dilanjutkan, pemerintah akan mengkaji terlebih dulu dan tidak langsung memberikan izin. "Mestinya, walaupun mau dibuka, ada telaah dulu lah," katanya.

    Hingga saat ini, kata dia, Presiden Joko Widodo belum memberikan arahan mengenai rencana pembangunan perpustakaan DPR itu.

    Adapun ide pembangunan perpustakaan DPR ini pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPR Ade Komaruddin, Selasa pekan lalu. Dana pembangunan perpustakaan sebesar Rp 570 miliar akan dianggarkan secara tahun jamak (multiyears), mulai tahun ini.

    Perpustakaan akan dirancang menampung 600 ribu buku. Selain itu, bangunan perpustakaan akan berada satu gedung dengan gedung baru anggota DPR.

    Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan pembangunan perpustakaan bukan hal yang mengada-ada. Sebab, proyek tersebut sudah disetujui dalam rapat paripurna DPR. Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, pembangunan perpustakaan DPR penting karena merupakan bagian dari sistem pendukung bagi anggota dewan.

    ANANDA TERESIA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.