Pemkot Bandung akan Gratiskan Bus Wisata Bandros

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terlihat beberapa anak sedang berada di atas bus bandros, Bandung, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2015. Ratusan wisatawan tak bisa naik Bandros setelah antre selama tiga jam karena hanya satu unit yang jalan dari 2 unit yang beroperasi. TEMPO/Prima Mulia

    Terlihat beberapa anak sedang berada di atas bus bandros, Bandung, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2015. Ratusan wisatawan tak bisa naik Bandros setelah antre selama tiga jam karena hanya satu unit yang jalan dari 2 unit yang beroperasi. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung - Pemerintah Kota Bandung berencana membebaskan ongkos bus wisata Bandung Tour on Bus alias Bandros untuk turis yang ingin berkeliling Kota Bandung. "Masih dirapatkan, intinya pemerintah Kota Bandung inginnya tidak bayar," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Herlan Joerliawan Sumardi di Balai Kota Bandung, Senin, 11 Januari 2015. 

    Untuk saat ini, bus wisata Bandros hanya bisa digunakan untuk warga atau wisatawan secara berkelompok. Tarif sewa untuk satu kali berkeliling Kota Bandung dengan bus unik ini berada di kisaran Rp 700 ribu sampai Rp 800 ribu.

    Agar bus Bandros gratis, pemerintah Kota Bandung berencana menambah unit bus dengan cara mengumpulkan perusahaan-perusahaan yang berminat untuk memenuhi kebutuhan bus wisata Bandros melalui program corporat social responsbility (CSR). Tidak hanya menyediakan unit bus, pemberi CSR juga harus menyediakan dana operasional setiap hari. "Mudah-mudahan pengelolaan dan operasional dibantu dari CSR juga," katanya.

    Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga akan bekerjasama dengan hotel-hotel ternama di Kota Bandung. Ke depan, wisatawan yang menginap di hotel-hotel yang telah diajak kerjasama bisa menikmati keindahan Kota Bandung dari atas bus wisata Bandros tanpa dipungut biaya. "Jadi wisatawan kalau jalan-jalan di Kota Bandung tidak usah bawa mobil," ujarnya.

    Untuk saat ini, jumlah bus wisata Bandros yang ada berjumlah 8 unit dan dikelola oleh pihak ketiga. Namun, karena terkendala izin operasional dan spesifikasi bentuk bus yang terlalu tinggi, 7 unit bus masih belum diperbolehkan beroperasi.  "Semua spek diperbaiki, mudah-mudahan akhir Januari beres," kata Herlan.

    PUTRA PRIMA PERDANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.