TEMPO.CO, Jakarta - Transparancy International Indonesia merilis hasil survei persepsi korupsi pada 2017. Sebanyak 1.200 responden dari kalangan pengusaha di 12 kota besar di Indonesia menjadi bagian dari survei tersebut. Dalam survei, disebutkan Kota Bandung, Jawa Barat, menjadi kota tertinggi persentase suap di sektor industri.
"Persentase kota dengan nilai suap tertinggi adalah Bandung sebesar 10,8 persen biaya produksi dan kota terendah 1,8 persen dari biaya produksi adalah Makassar," kata Manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko di Hotel Le Meredian, Jakarta pada Rabu 22 November 2017.
Baca: Survei TII: Indeks Persepsi Korupsi di Kalangan Pengusaha Membaik
Wawan menjelaskan angka tersebut diperoleh dari perhitungan rata-rata alokasi suap yang dibayar perusahaan kepada pelayan publik di daerah. "Kota dengan rerata alokasi suap besar memiliki potensi suap yang tinggi," ujarnya. Ia menyebut perusahaan air minum, perbankan, dan kelistrikan, sebagai perusahaan yang paling tinggi potensi suapnya.
Selain itu, Wawan menemukan sebesar 17 persen pelaku usaha mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan karena pesaing memberikan suap. "Ini penting menjadi catatan kita bersama, artinya masih banyak perilaku suap. Kompetisi terjadi bukan karena kompetisi bersih tapi karena perilaku korupsi," ujarnya.
Baca: TII: 61,65 Persen Pengusaha Anggap Korupsi Bukan Masalah Penting
Sebanyak 12 kota besar disurvei berkaitan dengan indeks persepsi korupsi. Kota-kota itu adalah Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Surabaya, Semarang, Bandung, Makassar, dan Medan. Dari 12 kota, Jakarta Utara menjadi kota paling bersih dengan IPK 73,9, dan Medan menjadi yang paling korup dengan IPK 37,4. Rata-rata IPK mencapai 60,8.
Wawan menjelaskan pertimbangan untuk menunjuk 12 kota tersebut karena menjadi ibukota provinsi dan berkontribusi besar untuk pendapatan domestik bruto (PDB) nasional. Ke-12 kota ini juga dinilai mewakili tiga regional, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. "12 kota bisa menggambarkan indeks korupsi secara nasional," ujarnya.
Staf Ahli Kepala Badan Perencanaan Nasional Bidang Hubungan Kelembagaan, Diani Sadiawati, berharap survei ini menjadi pemicu perbaikan penanganan korupsi di daerah. "Kita harapkan jadi pemicu provinsi agar ada pergerakan untuk perbaikan," kata dia.
Diani menyatakan bakal berkoordinasi dengan TII untuk menyusun rekomendasi pencegahan korupsi di daerah. Sebab, survei yang dilakukan dari perspektif pengusaha. "Seperti yang terjadi di Bandung, kita lihat dalam survei ini pengusaha, tapi dari sisi pelayanan mereka membaik. Korelasi ini harus dibicarakan lagi," kata Diani.
