Soal Bela Negara, Komnas HAM Takut Ada Militerisme

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua tim penyelidikan orang hilang Oktto Nur Abdullah bersama komisioner Komnas HAM Maneger Nasution (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat pernyataan penolakan pemanggilan dari Tim Penasehat Hukum Kivlan Zein, di Komnas HAM, Jakarta, 14 Juli 2014. Pemanggilan ini terkait pemeriksaan keberadaan 13 aktivis yang dihilangkan paksa pada 1998 lalu. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua tim penyelidikan orang hilang Oktto Nur Abdullah bersama komisioner Komnas HAM Maneger Nasution (kiri), memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat pernyataan penolakan pemanggilan dari Tim Penasehat Hukum Kivlan Zein, di Komnas HAM, Jakarta, 14 Juli 2014. Pemanggilan ini terkait pemeriksaan keberadaan 13 aktivis yang dihilangkan paksa pada 1998 lalu. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Maneger Nasution, menyarankan agar program bela negara dikembalikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain karena program tersebut sudah terintegrasi dengan kurikulum, Maneger mengatakan, hal itu untuk menghindari militerisme di kalangan sipil.

    "Koordinasi sebaiknya di Kementerian Pendidikan supaya tidak ada anggapan militeristik di kalangan masyarakat sipil," katanya saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, 13 Oktober 2015.

    Menurut dia, program ini bisa masuk ke program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang punya struktur dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. “Kalau ada materi atau pelatihan, ya masukkan saja tanpa harus melibatkan lembaga lain yang tentu biayanya besar," katanya.

    Program bela negara diusulkan Kementerian Pertahanan untuk membangun cinta Tanah Air. Menurut Maneger, sebelum merealisasi program itu, pemerintah seharusnya lebih dulu menjelaskan soal urgensi dari bela negara. “Kalau ada program bela negara, intinya tidak boleh ada paksaan," ujarnya.

    Menurut dia, saat ini beberapa negara bahkan sudah menghapus program bela negara. “Kalaupun ada, seperti Korea Selatan, karena sejarah mereka berhadapan dengan Korea Utara. Kalau kita diwajibkan karena sejarah apa?" katanya. "Ada pelanggaran HAM kalau dipaksa ikut," tuturnya.

    ARKHELAUS WISNU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.