Soal Bela Negara, Setya Novanto: Kami Mau Dengar dari Luhut

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI,  Setya Novanto berpidato pada  Pertemuan Keempat para Ketua  Parlemen Dunia (4th World Conference of the Speakers of Parliament) di Markas Besar PBB di New York, 31  Agustus  2015. (Foto PTRI New York)

    Ketua DPR RI, Setya Novanto berpidato pada Pertemuan Keempat para Ketua Parlemen Dunia (4th World Conference of the Speakers of Parliament) di Markas Besar PBB di New York, 31 Agustus 2015. (Foto PTRI New York)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto meminta publik tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait dengan kewajiban bela negara. Hal ini ia ungkapkan setelah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Politik Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah menyiapkan program bela negara.

    "Kami akan dengarkan dulu dari Pak Luhut," ucap Setya saat diwawancara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2015.

    Menurut Setya, penilaian mengenai program bela negara perlu dilakukan dengan perlahan-lahan. Kalau tujuannya untuk meningkatkan patriotisme, ucap dia, peraturan tersebut bukanlah masalah. Namun ia menyatakan masih akan berkonsultasi dulu dengan Luhut untuk membicarakan hal ini.

    Setya juga menuturkan akan mengundang Luhut untuk berdiskusi pada Jumat mendatang. Ini dimaksudkan untuk menanyakan agenda apa saja yang akan dibahas. "Ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja nanti," ujar Setya.

    Luhut memang sempat mengatakan pemerintah berniat membuat program bela negara. Namun ia membantah bahwa program ini akan berbentuk seperti wajib militer di Korea atau Singapura. Ia menegaskan, peraturan yang dibuat ini bertujuan memberikan kedisiplinan bagi anak muda.

    Selain itu, program ini ditujukan untuk menjaga kedaulatan negara. Namun, seperti apa bentuk kegiatannya, hingga saat ini masih belum ada kejelasan, baik dari segi konsep maupun pendanaan.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.