Badrodin: Siapa pun Kabareskrim-nya, Kasus Pelindo Tetap Berjalan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kedua kiri) bersalaman dengan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, dalam Upacara korps kenaikan pangkat di Mabes Polri, Jakarta, 3 September 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Kapolri Jenderal Badrodin Haiti (kedua kiri) bersalaman dengan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, dalam Upacara korps kenaikan pangkat di Mabes Polri, Jakarta, 3 September 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti membantah ada intervensi Istana dalam pergantian jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso. "Tidak ada (intervensi Istana), biasa saja," katanya seusai salat Jumat di Markas Besar Polri, 4 September 2015.

    Menurut Badrodin, pencopotan Budi Waseso dari posisi Kabareskrim untuk kepentingan organisasi. "Ini pergantian rutin, untuk kepentingan organisasi dan kaderisasi," ucapnya.

    Menurut dia, tidak ada masalah dalam mutasi jabatan itu. "Pergantian ini sudah melalui assessment. Lagi pula ada juga yang akan pensiun," ujarnya.

    Badrodin menuturkan kehadiran pengganti Budi Waseso, Komisaris Jenderal Anang Iskandar, adalah salah satu penyegaran di lingkungan Polri. Ia menuturkan sistem di Bareskrim akan terus berjalan. "Siapa pun masinisnya, sistem akan terus berjalan," katanya.

    Ia pun menjanjikan semua penyidikan dan penyelidikan yang sedang berlangsung di Bareskrim akan jalan terus. Saat ditanya tentang kasus Pelindo pun, Badrodin memastikan penelusuran kasus itu tetap berjalan. "Semua akan jalan, tidak ada masalah," ucapnya.

    Budi Waseso kini menduduki jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional menggantikan Komisaris Jenderal Anang Iskandar. Sedangkan Anang menjadi Kabareskrim menggantikan pria yang disapa Buwas tersebut.

    MITRA TARIGAN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.