TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Destry Damayanti meminta pendapat Johan Budi mengenai solusi mengatasi rendahnya serapan anggaran. Menurut Destry, Johan selaku calon pemimpin KPK juga harus tahu bahwa belanja pemerintah terhambat karena pengawasan lembaga penegak hukum begitu ketat.
"Selaku pelaksana tugas KPK dan ke depan bila terpilih, bagaimana merespons kondisi seperti itu?" tanya Destry kepada Johan saat wawancara terbuka seleksi calon pimpinan KPK, Selasa, 25 Agustus 2015.
Menurut Johan, selama ini ada kesalahan pemahaman di pemerintah. Imbasnya, Presiden Joko Widodo mengundang semua kepala daerah dan pimpinan lembaga hukum di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Presiden Jokowi berpesan kepada penegak hukum agar tidak asal menetapkan pejabat sebagai tersangka sebelum bicara dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
Pandangan KPK, kata dia, selama pengadaan barang-jasa ditender atau melalui tunjuk langsung, tidak serta-merta disebut korupsi. "Kalau diikuti dengan niat jahat, akibatnya negara dirugikan dan Anda menerima suap, baru korupsi," kata Johan.
Demikian juga kalau pengadaan barang dan jasa seusai keputusan presiden, belum tentu tidak korupsi juga. "Kalau ada kick back dan niat jahat, ya, korupsi," ujarnya.
LINDA TRIANITA
