Brimob Disiagakan Jelang Penetapan Calon Bupati

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi menendang bom asap yang dilemparkan pengunjuk rasa saat simulasi pengamanan pendukung calon walikota di halaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, 3 Agustus 2015. Simulasi ini diikuti oleh berbagai unsur dari Polrestabes Kota Surabaya. Fully Syafi

    Polisi menendang bom asap yang dilemparkan pengunjuk rasa saat simulasi pengamanan pendukung calon walikota di halaman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, 3 Agustus 2015. Simulasi ini diikuti oleh berbagai unsur dari Polrestabes Kota Surabaya. Fully Syafi

    TEMPO.CO, Mojokerto - Jelang penetapan calon bupati dan wakil bupati yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Senin, 24 Agustus 2015, aparat Polri dari Satuan Brigade Mobile (Brimob) disiagakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sebanyak satu Satuan Setingkat Kompi (SSK) Brimob dari Kepolisian Daerah Jawa Timur diperbantukan untuk memperkuat pengamanan yang selama ini dilakukan Polres Mojokerto dan TNI dari Komando Distrik Militer (Kodim) 0815 Mojokerto.

    “Kami sudah melakukan BKO dari Brimob yang akan ditempatkan disini dan kami akan melaksanakan kegiatan preventif yaitu patroli skala besar,” kata Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Mojokerto Komisaris Hariyanto, Ahad malam, 23 Agustus 2015.

    Selain di kantor KPU yang berada di Jalan R.A. Basoeni, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, aparat gabungan Polri dan TNI juga ditempatkan di kantor Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada yang berada di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Aparat tak ingin kecolongan seperti Pilkada 2010 lalu dimana terjadi kerusuhan saat penandatanganan kesepakatan kampanye damai antar calon di Gedung DPRD Kabupaten Mojokerto.

    Saat itu massa pendukung calon yang tidak lolos membakar sejumlah kendaraan dinas pemerintah yang diparkir di halaman Gedung DPRD dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. “Selain menempatkan personel, kami juga membantu pemasangan CCTV di sejumlah titik di sekitar kantor KPU untuk memantau pergerakan massa,” kata Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Ajun Komisaris Besar Budhi Herdi Susianto.

    Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun ini juga berpotensi rusuh. Ini terlihat dari perebutan rekomendasi parpol yang saling diklaim oleh calon bupati inkumben Mustofa Kamal Pasa dengan penantangnya yang tidak lain wakil bupati saat ini, Choirun Nisa. Keduanya bersaing dalam pemilihan tahun ini dengan menggandeng pasangan masing-masing.

    Mustofa-Pungkasiadi diusung tujuh parpol yakni PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, Demokrat, PAN, dan PKS. Nisa-Arif diusung empat parpol yakni PKB, PPP, PBB, dan Hanura. Masalah muncul ketika rekomendasi DPP PPP versi Djan Faridz juga diklaim dimiliki kubu Mustofa-Pungkasiadi.

    Mustofa melaporkan tim sukses Nisa-Arif ke Panwas karena diduga memalsu surat rekomendasi DPP PPP versi Djan Faridz. “Rapat pleno penetapan calon akan dilakukan Senin 24 Agustus 2015,” kata Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq.

    Potensi rusuh lainnya adalah dugaan penipuan dan pemalsuan dukungan serta politik uang yang dilakukan calon perseorangan dan dilaporkan gabungan LSM ke Panwas namun dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana pemilu. LSM menuduh calon perseorangan Misnan-Shofi adalah ‘calon boneka’ yang didanai calon inkumben Mustofa.

    ISHOMUDDIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.