BPS Melansir Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Suryamin saat pemaparan data Statistik di Gedung Badan Pusat Statistik, Jakarta, Senin (2/1). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Kepala Badan Pusat Statistik Dr. Suryamin saat pemaparan data Statistik di Gedung Badan Pusat Statistik, Jakarta, Senin (2/1). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) melansir data terbaru mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2014. BPS mencatat Indeks Demokrasi Indonesia 2014 meningkat 9,32 poin mencapai angka 73,04. Meski meningkat tajam, Indonesia masih berada dalam kategori 'sedang'.

    BPS menilai kenaikan indeks itu berkat aspek hak politik yang berkembang. Hal itu diiringi dengan penyelenggaraan pemilu yang baik di tahun lalu. "Ini berarti proses transisi demokrasi kita berjalan maju," kata Kepala BPS Suryamin saat memaparkan Indeks Demokrasi Indonesia di kantor pusat BPS, Kamis, 13 Agustus 2015.

    Salah satu indikator dalam aspek hak politik yang melesat tajam adalah perbaikan kualitas daftar pemilih tetap (DPT). Pada sensus ini, skor kualitas DPT melejit dari angka 30,0 menjadi 74,64. Menurut Suryamin, hal itu disebabkan kinerja baik penyelenggara pemilu kemarin. "Seperti yang kita ketahui kinerja lembaga penyelenggara pemilu lalu memang jauh lebih baik dibanding 2009," ujar Suryamin.

    Selain kualitas DPT, indikator hak memilih dan dipilih serta fasilitas kaum difabel dalam menggunakan hak pilihnya juga meningkat. Namun kenaikan itu hanya terjadi saat penyelenggaraan pemilu saja. Skor akhir Indeks Demokrasi diperoleh dari tiga aspek seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Ketiganya kemudian dipecah oleh BPS dan tim ahli menjadi 11 variabel dan 28 indikator.

    BPS menggunakan multimetodologi dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2014. Di tahap awal data dikumpulkan lewat koding berita dari surat kabar dan dokumen tertulis di semua provinsi. Mereka kemudian memverifikasinya lewat focus group discussion dan menggalinya lebih lanjut lewat wawancara mendalam dengan narasumber kompeten.

    Dalam penyusunan IDI, BPS bekerja sama dengan beberapa instansi seperti Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemendagri, dan UNDP. Mereka juga dibantu oleh tim ahli yang anggotanya berasal dari perguruan tinggi.

    BINTORO AGUNG S.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.