Istri Gatot Bantah Lembaganya Terima Duit Bansos  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho bersama Istri mudanya Evy Susanti saat akan menggelar jumpa pers terkait keterlibatan dirinya pada kasus suap majelis hakim PTUN Medan di Jakarta, 28 Juli 2015. Gatot memerintahkan anak buahnya, Ahmad Fuad Lubis agar mendampingi OC Kaligis selama menjalani penyidikan kasus Bansos di Kejati Sumut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho bersama Istri mudanya Evy Susanti saat akan menggelar jumpa pers terkait keterlibatan dirinya pada kasus suap majelis hakim PTUN Medan di Jakarta, 28 Juli 2015. Gatot memerintahkan anak buahnya, Ahmad Fuad Lubis agar mendampingi OC Kaligis selama menjalani penyidikan kasus Bansos di Kejati Sumut. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Medan - Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Sumatera Utara, Sutias Handayani, yang juga istri Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, membantah lembaga yang dia pimpin menerima dana Bantuan Sosial. Sutias mengatakan Dekranasda hanya menerima anggaran untuk operasional dan biaya rutin. "Yang ada hanya anggaran yang bersifat rutin penyelenggaraan Dekranasda, termasuk biaya-biaya ulang tahun Dekranasda," ucap Sutias kepada Tempo, Kamis, 30 Juli 2015.

    Sutias dan Dekranasda terseret ke dalam pusaran kasus korupsi dana Bantuan Sosial Sumatera Utara setelah Kejaksaan Agung menelisiknya. Kejaksaan Agung menemukan Dekranasda dalam daftar lembaga penerima Bantuan Sosial pada 2012 dan 2013 senilai Rp 3 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Sumatera Utara menduga penggunaan dana Bantuan Sosial tak sesuai dengan ketentuan. 

    Korupsi Bantuan Sosial ini kembali menyeruak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gatot Pujo Nugroho dan istri keduanya, Evi Susanti, sebagai tersangka kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Suap ini diduga terkait dengan putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumatera Utara Ahmad Fuad Lubis. Ahmad menggugat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara karena mengusut dugaan korupsi dana Bansos ini. Padahal Kejaksaan Agung sedang menelisik kasus yang sama. (Lihat Video Kronologi Kasus Suap Yang Menyeret Gatot Dan Istri Mudanya)

    Sutias menuturkan lembaganya selama ini hanya menerima sejumlah pembiayaan dari Pemprov. Biaya itu, kata dia, terkait dengan perjalanan dinas ke Jakarta untuk menghadiri acara Rapat Kerja Dekranasda. "Tidak ada anggaran yang besar. Setiap tahun, kami meminta Inspektorat untuk memeriksa keuangan Dekranasda, dan hasilnya tidak ada yang bermasalah," ucap Sutias.

    Staf Sekretariat Dekranasda Sumatera Utara, Suci, berujar, anggaran Dekranasda ditampung dalam anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara. Alasannya, tujuan Dekranasda adalah menunjang industri dan perdagangan. Suci mengaku tak mengetahui apakah Dekranasda pernah menerima dana Bansos. "Kalau menerima dana Bansos, saya tidak tahu," tutur kepada Tempo.

    Sepengetahuan Suci, kegiatan tahunan Dekranasda yang memerlukan biaya besar adalah acara ulang tahun secara nasional atau kunjungan ibu-ibu pejabat tinggi negara. "Kalau ulang tahun Dekranasda, biasanya yang berangkat ke Jakarta puluhan orang, jadi memerlukan biaya besar," kata Suci.

    SAHAT SIMATUPANG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.