KPK Perpanjang Penahanan 11 Mantan Anggota DPRD Sumut

Reporter

Petugas mengawal tersangka mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2020. ANTARA/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan 11 mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap fungsi dan kewenangan legislator DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019.

"Hari ini (Senin) penyidik KPK lakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari dimulai 10 Agustus 2020 sampai dengan 19 September 2020 untuk 11 tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, kemarin. Ia mengatakan perpanjangan penahanan terhadap 11 tersangka dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan berkas perkara.

Para mantan Anggota DPRD Sumut tersebut sebelumnya ditahan KPK sejak Rabu, 22 Juli 2020. Mereka adalah Sudirman Halawa (SH), Ramli (R), Syamsul Hilal (SHI), Irwansyah Damanik (ID), Megalia Agustina (MA), dan Ida Budiningsih (IB) ditahan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih KPK

Selanjutnya, Robert Nainggolan (RN), Layani Sinukaban (LS), Japorman Saragih (JS), Jamaluddin Hasibuan (JH), dan Rahmad Pardamean Hasibuan (RPH) ditahan di Rutan Cabang KPK di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

KPK telah mengumumkan 14 mantan anggota DPRD Sumut sebagai tersangka pada Kamis, 30 Januari 2020. Dua tersangka lainnya, yakni Ahmad Hosein Hutagalung (AHH) dan Mulyani (M) telah ditahan sejak Selasa, 28 Juli 2020.

Untuk satu tersangka lain, yakni Nurhasanah (N), KPK menerima informasi bahwa setelah yang bersangkutan mengikuti rapid test didapatkan hasil reaktif sehingga komisi menjadwalkan ulang pemanggilan. 

Para mantan Anggota DPRD Sumut ini diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Mereka diduga terlibat dalam empat hal. Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014. Kedua, persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga, pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut. Terakhir, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut tahun 2015.

Atas perbuatannya, para mantan Anggota DPRD Sumut ini disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

6 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

8 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

9 jam lalu

Jokowi Panggil Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Bahas IPK Anjlok, Mahfud Sebut Segera Ada Langkah-langkah

Presiden Jokowi siang ini memanggil sejumlah pimpinan lembaga penegak hukum untuk membahas anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK)


Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

16 jam lalu

Ukraina akan Ganti Menteri Pertahanan

Perombakan ini terjadi di saat Ukraina mengkhawatirkan serangan besar-besaran dari Rusia.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

19 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.