Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos

Reporter

image-gnews
Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi bersama anggota MPR dari Fraksi PDIP Aria Bima dan Direktur Para Syndicate, Ari Nurcahyo dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema
Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi bersama anggota MPR dari Fraksi PDIP Aria Bima dan Direktur Para Syndicate, Ari Nurcahyo dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019," di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/3/2019).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif PARA Syndicate sekaligus pendiri Kawal Bansos Ari Nurcahyo mengatakan pendataan Bantuan Sosial yang tidak satu pintu membuat celah-celah bagi politisasi bansos. Salah satu bantuan sosial yang bermasalah adalah kasus penyewelengan dana bantuan sosial Covid-19. Ditambah rumitnya proses penerimaan bansos menurutnya yang membuka peluang itu.

"Skema bansos itu dari Pemerintah Pusat ada 7 jenis. Empat existing program dan tiga tambahan bantuan," kata Ari, dalam diskusi daring, Senin 20 Juli 2020.

Ari mengatakan di luar tujuh hal tersebut pun, masih ada bansos lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.

Seluruh bansos tersebut, kata dia, yang bisa menyalurkannya adalah kepala daerah masing-masing. Sehingga Gubernur, Bupati, atau Walikota adalah pihak yang mendata siapa saja warga yang mendapatkan Bansos dan yang tidak.

"Kepala daerah yang melakukan assesment, mana data yang bisa direkomendasikan ke Mensos atau mana data yang layak menerima bantuan baik oleh provinsi kabupaten/ kota," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ari mengatakan hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan. Membuka celah dari unsur pendataan yang kisruh jadi ruang intervensi mempolitisasi Bansos.

Ia mengatakan seharusnya ada managemen tunggal terkait pendataan penerima Bansos. Ari menyarankan, bisa juga tekoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri karena penerima Bansos berdasarkan Kartu Keluarga.

"Seharusnya (pendataan) satu pintu, dan terkoneksi dengan Kemendagri misalnya. Karena satuan penerima bansos itu Kartu Keluarga."

FIKRI ARIGI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cara Daftar DTKS Agar Dapat Bansos dan Syaratnya

1 hari lalu

DTKS. Foto : Kemensos
Cara Daftar DTKS Agar Dapat Bansos dan Syaratnya

Cara daftar DTKS agar dapat bansos dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos.


Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum

3 hari lalu

DTKS. Foto : Kemensos
Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum

Cara cek data DTKS sudah terdaftar atau belum perlu dilakukan supaya bisa mendapat bansos


Jokowi Pastikan Bansos Beras 10 Kilogram Lanjut Sampai Maret 2024

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain sepak bola bersama anak-anak di Lapangan Sorido, Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada Rabu, 22 November 2023. Jokowi main mengenakan kaos putih merah bernomor punggung 23. Ada momen Jokowi berhasil membobol gawang, juga terlihat presiden menjadi penjaga gawang dan kemasukan gol. Foto: Biro Pers dan Media Istana
Jokowi Pastikan Bansos Beras 10 Kilogram Lanjut Sampai Maret 2024

Presiden Jokowi memastikan bansos berupa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) seberat 10 kilogram akan diteruskan sampai Maret 2024.


Jokowi Kunjungi Papua, Bagikan Bansos di Biak Numfor

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan awak media setelah menghadiri APEC CEO Summit di San Francisco, California, AS, 16 November 2023. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jokowi Kunjungi Papua, Bagikan Bansos di Biak Numfor

Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua, akan membagikan bantuan sosial (bansos) ke warga sekitar di Biak Numfor.


Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

10 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kedua kiri), Saan Mustopa (kanan), dan Syamsurizal (kiri) saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.


Jalankan Instruksi Jokowi, Bulog Perpanjang Bantuan Beras hingga Juni 2024

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) menyerahkan Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah kepada keluarga penerima manfaat  di Gudang Bulog Sukamaju milik Perum Bulog Divisi Regional Sumsel dan Babel di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis 26 Oktober 2023. Presiden meninjau persediaan beras dan proses penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Jalankan Instruksi Jokowi, Bulog Perpanjang Bantuan Beras hingga Juni 2024

Perum Bulog akan memperpanjang pemberian bantuan beras hingga Juni 2024. Menjalankan instruksi Presiden Jokowi.


Program Bansos Beras Diperpanjang, Kepala Bapanas Bantah Ada Muatan Politis

11 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai kegiatan pembongkaran kontainer gula impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu, 1 April 2023. Tempo/Amelia Rahima Sari.
Program Bansos Beras Diperpanjang, Kepala Bapanas Bantah Ada Muatan Politis

Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons soal dugaan adanya muatan politis dalam perpanjangan masa penyaluran bantuan pangan atau bansos beras. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menginstruksikan agar program bansos beras dilanjutkan hingga Juni 2024 mendatang.


Bantuan Pangan Beras Diperpanjang Hingga Juni 2024, Kepala Bapanas: Enggak Ada Nilai Politis

21 hari lalu

Warga membawa beras 10 kg usai penyerahan bantuan pangan beras di Balai Desa Batubulan, Gianyar, Bali, Selasa, 31 Oktober 2023. Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan kepada sebanyak 637 orang penerima bantuan pangan di enam desa di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berupa beras 10 kg dan sembako. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/rwa.
Bantuan Pangan Beras Diperpanjang Hingga Juni 2024, Kepala Bapanas: Enggak Ada Nilai Politis

Arief mengatakan salah satu bukti bantuan pangan beras bebas dari kepentingan politis adalah tidak adanya simbol politik dalam bantuan yang diberikan.


Pemerintah Beri BLT El Nino Rp 400 Ribu, Pengamat: Sangat Mencolok dengan Kepentingan Politik

22 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) menyapa warga saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Sukaramai, Medan, Sumatera Utara, Sabtu 19 Agustus 2023. Kunjungan Presiden ke pasar tersebut bertujuan untuk meninjau harga kebutuhan pokok serta membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako kepada para pedagang di kawasan tersebut. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Pemerintah Beri BLT El Nino Rp 400 Ribu, Pengamat: Sangat Mencolok dengan Kepentingan Politik

Trubus menilai kebijakan BLT El Nino sangat berkaitan dengan kepentingan politik.


Penyaluran Bansos untuk 18,8 Juta Keluarga, Sri Mulyani: Kami Ikuti Data Kementerian Sosial

22 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra dalam Konferensi Pers PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Gedung Ali Wardhana, Jakarta pada Senin, 6 November 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Penyaluran Bansos untuk 18,8 Juta Keluarga, Sri Mulyani: Kami Ikuti Data Kementerian Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kemeterian mengikuti data dari Kementerian Sosial soal keluarga penerima bantuan sosial.