Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PARA Syndicate: Kisruh Pendataan Jadi Celah Politisasi Bansos

Reporter

image-gnews
Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi bersama anggota MPR dari Fraksi PDIP Aria Bima dan Direktur Para Syndicate, Ari Nurcahyo dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema
Anggota MPR dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi bersama anggota MPR dari Fraksi PDIP Aria Bima dan Direktur Para Syndicate, Ari Nurcahyo dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Mengawal Legitimasi DPT Pemilu 2019," di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/3/2019).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif PARA Syndicate sekaligus pendiri Kawal Bansos Ari Nurcahyo mengatakan pendataan Bantuan Sosial yang tidak satu pintu membuat celah-celah bagi politisasi bansos. Salah satu bantuan sosial yang bermasalah adalah kasus penyewelengan dana bantuan sosial Covid-19. Ditambah rumitnya proses penerimaan bansos menurutnya yang membuka peluang itu.

"Skema bansos itu dari Pemerintah Pusat ada 7 jenis. Empat existing program dan tiga tambahan bantuan," kata Ari, dalam diskusi daring, Senin 20 Juli 2020.

Ari mengatakan di luar tujuh hal tersebut pun, masih ada bansos lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.

Seluruh bansos tersebut, kata dia, yang bisa menyalurkannya adalah kepala daerah masing-masing. Sehingga Gubernur, Bupati, atau Walikota adalah pihak yang mendata siapa saja warga yang mendapatkan Bansos dan yang tidak.

"Kepala daerah yang melakukan assesment, mana data yang bisa direkomendasikan ke Mensos atau mana data yang layak menerima bantuan baik oleh provinsi kabupaten/ kota," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ari mengatakan hal tersebut menimbulkan konflik kepentingan. Membuka celah dari unsur pendataan yang kisruh jadi ruang intervensi mempolitisasi Bansos.

Ia mengatakan seharusnya ada managemen tunggal terkait pendataan penerima Bansos. Ari menyarankan, bisa juga tekoneksi dengan Kementerian Dalam Negeri karena penerima Bansos berdasarkan Kartu Keluarga.

"Seharusnya (pendataan) satu pintu, dan terkoneksi dengan Kemendagri misalnya. Karena satuan penerima bansos itu Kartu Keluarga."

FIKRI ARIGI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

2 Cara Cek Status Penerima Bansos Kemensos 2024 Online

4 hari lalu

 Aplikasi
2 Cara Cek Status Penerima Bansos Kemensos 2024 Online

Pemerintah kembali menyalurkan beberapa jenis bansos di tahun 2024. Begini cara cek status penerima bansos Kemensos 2024 secara online.


5 Bansos yang Cair Juli 2024, Ada BPNT hingga PKH

5 hari lalu

Warga menunggu panggilan saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
5 Bansos yang Cair Juli 2024, Ada BPNT hingga PKH

Berikut ini daftar bansos yang kembali disalurkan pemerintah pada Juli 2024, mulai dari beras 10 kilogram, PKH, hingga PIP.


Minim Kepala Daerah Tanda Tangan Penanganan TBC-Polio

5 hari lalu

Ilustrasi kuman tuberculosis atau TBC (pixabay.com)
Minim Kepala Daerah Tanda Tangan Penanganan TBC-Polio

Baru 47 dari total 514 kepala daerah yang menandatangani SK Penanganan TBC dan Polio. Kenapa angkanya masih rendah?


Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

5 hari lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Alokasikan Rp 11 Triliun untuk Perpanjang Bansos Beras hingga Desember

Pemerintah akan melanjutkan Bansos pangan beras, daging ayam dan telur pada semester II 2024 dengan alokasi anggaran Rp 11 triliun.


Wakil Wali Kota Bontang Berikan Bantuan Sosial Korban Kebakaran

6 hari lalu

Wakil Wali Kota Bontang, Hj. Najirah, menyerahkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di RT. 41 Pos 7, Kelurahan Loktuan, Senin 8 Juli 2024.
Wakil Wali Kota Bontang Berikan Bantuan Sosial Korban Kebakaran

Wakil Wali Kota Bontang, Hj. Najirah, menyerahkan bantuan sosial kepada korban kebakaran di RT. 41 Pos 7, Kelurahan Loktuan, pada Senin, 8 Juli 2024


Sederet Pernyataan Kontroversial Muhadjir Effendy, mulai Bansos Korban Judi Online sampai Pinjol Mahasiswa

8 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy usai rapat bersama anggota Komisi VIII, DPR, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Sederet Pernyataan Kontroversial Muhadjir Effendy, mulai Bansos Korban Judi Online sampai Pinjol Mahasiswa

Menko PMK Muhadjir Effendy kerap lontarkan pernyataan kontroversial. Mulai bansos korban judi online, saran uang wisuda besar, pinjol mahasiswa.


Megawati Kritik UKT Mahal, Usul Anggaran Bansos Dipakai Biayai Pendidikan Tinggi

9 hari lalu

Mahasiswa melakukan aksi berkemah di halaman Balairung, Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Aksi tersebut bentuk protes atas tingginya nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT). ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Megawati Kritik UKT Mahal, Usul Anggaran Bansos Dipakai Biayai Pendidikan Tinggi

Megawati mengatakan pemerintah bisa mengambil anggaran bantuan sosial atau bansos jika tak punya cukup dana untuk biayai pendidikan.


KPK Sebut Jumlah Bansos Presiden yang Dikorupsi Mencapai 6 Juta Paket

9 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sebut Jumlah Bansos Presiden yang Dikorupsi Mencapai 6 Juta Paket

KPK sedang menyidik dugaan korupsi bansos presiden pada Kementerian Sosial yang disalurkan saat pandemi Covid-19


BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 25,22 Juta Orang, Berikut 9 Kriteria Penduduk Miskin

10 hari lalu

Warga beraktivitas di kawasan Kebon Melati, Jakarta, Kamis, 17 Februari 2022. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem mencapai tiga juta penduduk pada tahun 2023 mendatang. ANTARA/Asprilla Dwi Adha
BPS Sebut Jumlah Penduduk Miskin Indonesia 25,22 Juta Orang, Berikut 9 Kriteria Penduduk Miskin

BPS menyebut bahwa saat ini jumlah penduduk miskin 25,22 juta. Berikut 9 kriteria penduduk miskin berdasarkan Keputusan Menteri Sosial.


Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

10 hari lalu

Warga tengah beraktivitas pagi di bantaran rel kereta kawasan Cideng, Jakarta, Rabu 7 Februari 2024. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi 0 persen pada 2024, setelah mengalami penurunan 1,12 persen pada 2023. TEMPO/Tony Hartawan
Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Masih Terkendala Imbas Program Sosial Salah Data

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024.