Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

EKSKLUSIF: Penembakan Tolikara, Ini Penjelasan Pendeta GIDI  

image-gnews
Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, bersama Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Sihaan, serta muspida Provinsi Papua menjenguk Galibuli Jikwa (50 tahun), korban tertembak dalam rusuh Tolikara, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi
Bupati Tolikara Usman G. Wanimbo, bersama Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen Sihaan, serta muspida Provinsi Papua menjenguk Galibuli Jikwa (50 tahun), korban tertembak dalam rusuh Tolikara, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi
Iklan


Bagaimana sampai ada surat pemberitahuan ke umat Muslim yang melarang mereka mengadakan salat Id?
Kami panitia lokal memberikan pemberitahuan-pemberitan ke gereja-gereja di wilayah Toli, adakan seminar, kegiatan pemuda, sekolah minggu. Kami sampaikan via surat.
Kami juga menyampaikan surat kepada  saudara Muslim di Tolikara bahwa mereka punya hari raya (Idul Fitri) tanggal 17  Juli dan kegiatan GIDI dari tanggal 13 – 19 Juli. Akhirnya kami rapat terus.  Jalan satu-satunya kami sampaikan lewat surat.

Bagaimana keluarnya surat ralat itu?
Surat pemberitahuan (tanggal 11 Juli 2015) itu sudah sampai di tangan pak Kapolres (AKBP Soeroso) .  Lalu pak Kapolres telepon ke pak Bupati (Usman G WBupati dan presiden GIDI (Pendeta Dorman Wandikmbo) ada di Jakarta pada waktu Kapolres telepon mereka. Akhirnya Bupati telepon lagi ke ketua wilayah. Beliau saat itu ada di satu distrik di bawah sana. Karena besoknya baru pembukaan, beliau baru tiba malam hari. Akhirnya kami buatkan surat ralat kembali.

Mereka boleh lakukan, tapi di musala, jangan di halaman terbuka. Surat pertama  memang sudah kami sampaikan. Dan surat kedua (surat ralat) secara lisan pak Bupati sampaikan ke ketua GIDI wilayah. Pak Bupati juga telepon pak Kapolres. Kemudian apa yang dikatakan oleh pak Bupati dan Kapolres, kami siapkan dalam bentuk surat untuk nanti dibutuhkan. Terus sampai pembukaan dilakukan, pada 15 -16 Juli. Ternyata di depan Koramil mereka lakukan ibadah (salat Id) pakai TOA besar.

Bagaimana sampai terjadi protes massa? Anda ikut memprotes?
Akhirnya pemuda- pemuda lapor kepada panitia. Mereka tidak   berunding dengan kami GIDI  wilayah Toli, pak Bupati sebagai ketua panitia. Sekelompok pemuda sekitar 10 orang jalan untuk menyampaikan (protes). Saya dari sini turun ke bawah dengan tujuan mau minta mobil untuk ambil sayur di kampung. Tapi mereka bilang: Kakak tunggu dulu ini ada yang penting. Jadi kita pergi  untuk kasih tahu mereka. Karena  ibadah sudah mulai. Kalau belum, kita bubarkan..Kita turun sekitar 10 orang saja, ketua-ketua pemuda, panitia, dan bapak klasis.

Kami turun sampai di rumah kediaman Bupati, tapi jumlah semakin bertambah lebih dari 20 orang. Terus kita melewati lapangan (landasan pacu pesawat)  turun sampai Bank Papua di bawah. Di situ   ada polisi jaga dengan Brimob sekitar 4 orang. Mereka bersenjata. Begitu kami tiba, mereka tidak bolehkan karena di bawah ada sembahyang. Kami bilang tujuan kami datang untuk mau bicara kepada mereka. Akhirnya mereka buka jalan.

Selanjutnya: Lempar batu atau tembakan dulu?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

17 April 2022

14 mahasiswa baru dari Indonesia asal Papua tiba di Rusia atas beasiswa dari pemerintah Rusia. Sumber: dokumen KBRI Moskow, Rusia.
Kuliah Tak Tepat Waktu, 142 Mahasiswa Asal Papua di Luar Negeri Dipulangkan

Pemerintah Provinsi Papua akan memulangkan 142 mahasiswanya yang kuliah di luar negeri karena tidak menyelesaikan studi tepat waktu.


Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

12 Desember 2021

RUU Perubahan Tentang Otsus Papua Disahkan Jadi UU, Mendagri: Wujud Komitmen Pemerintah Sejahterakan Masyarakat Papua
Bappeda Papua Sebut Pemkot Akan Dapat Jatah Dana Otsus Lebih Besar

Pemkab dan Pemkot di Papua akan mendapatkan kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) lebih besar dari Pemprov.


KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

20 Mei 2021

Dialog Otonomi Daerah bertajuk
KPK-Fitra Sepakat Tingkatkan Pengawasan Anggaran Di Papua

KPK dan Seknas Fitra memberikan sejumlah rekomendasi yang harus dijalankan oleh Pemprov Papua dan Pemprov Papua Barat.


Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

30 Agustus 2019

Ilustrasi Panah. antarafoto.com
Kisruh Papua, Simak 4 Fakta Kejadiannya

Berbeda dengan demonstrasi sebelumnya yang terkendali, kemarin cenderung anarkistis. Maka terjadilah Kisruh Papua di sejumlah wilayah.


Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

9 Februari 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur Papua Lukas Enembe dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng menandatangani perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum tentang Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, 12 Januari 2018. Sebanyak 10 persen saham PT Freeport Indonesia itu akan dibagi dua, yaitu 7 persen untuk Kabupaten Mimika dan 3 persen untuk provinsi Papua. TEMPO/Subekti.
Pagu Dana Alokasi Khusus Fisik Papua 2019 Rp 4,991 Triliun

Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2019 untuk pemerintah daerah di Provinsi Papua mencapai Rp 4,991 triliun.


Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

4 September 2017

Ilustrasi korupsi
Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Korupsi Gubernur Papua

Dana yang mestinya untuk pendidikan disinyalir terserap untuk kepentingan lain. Sampai sekarang Bareskrim belum bisa menyebutkan jumlahnya.


Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

23 Mei 2017

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan saat ikuti pelantikan Lima pasangan gubernur-wakil gubernur hasil Pilkada Serentak 2017 di Istana Negara, Jakarta, 12 Mei 2017. TEMPO/Subekti
Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

Mewakili suku-suku Nusantara di Papua Barat, Petrus Makbon kepala Suku Byak di Manokwari menyatakan dukungannya kepada gubernur Mandacan.


Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

14 Maret 2017

Gubernur Papua, Lukas Enembe, saat wawancara dengan wartawan Tempo Maria Rita di Jayapura. TEMPO/Maria Rita
Kisruh Freeport, Gubernur Papua Lukas Enembe Temui Jokowi

Gubernur Papua Lukas Enembe sedang menemui Presiden Joko Widodo di Jakarta terkait persoalan PT Freeport Indonesia.


Presiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal

8 November 2016

Presiden Joko Widodo (tengah) tiba pada rapat terbatas membahas perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Tempo/Aditia Noviansyah
Presiden: Alokasi Anggaran Pembangunan Papua Belum Optimal

Menurut Jokowi dana yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan kesejahteraan yang ingin dicapai.


Warga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam

2 November 2016

TEMPO/Aditia Noviansyah
Warga Numfor, Papua, Segera Nikmati Listrik 24 Jam

Pemerintah Provinsi Papua memberikan bantuan mesin genset dengan kapasitas 2 x 700 kW kepada PLN setempat.