Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Jokowi Belum Lantik Kepala BIN dan Panglima TNI

Editor

Anton Septian

image-gnews
Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri), berjabat tangan  dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi (kedua kiri) dan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Ahmad Faridz Washington (kanan) dalam acara pemberian Warga Kehormatan Pasukan Khusus TNI di Cilangkap, Jakarta, 16 April 2015.  ANTARA/M Agung Rajasa
Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri), berjabat tangan dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi (kedua kiri) dan Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Ahmad Faridz Washington (kanan) dalam acara pemberian Warga Kehormatan Pasukan Khusus TNI di Cilangkap, Jakarta, 16 April 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo belum menentukan tanggal pelantikan calon Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso dan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut dia, tanggal pelantikan masih didiskusikan dengan Kementerian Sekretariat Negara.

"Banyak yang bilang katanya besok (Senin). Padahal belum," kata Jokowi, di Istana Bogor, Minggu, 5 Juli 2015. "Nanti tanyakan saja ke Kementerian Sekretariat Negara."

Menurut Jokowi, pelantikan sebenarnya tinggal menunggu waktu. Musababnya, semua berkas uji dan kelayakan calon Kepala BIN Sutiyoso dan calon Panglima TNI Gatot Nurmantyo sudah lengkap dan sampai ke Istana. Namun masih ada beberapa hal sehingga dia menunda pelantikan itu.

Sebelumnya beredar pelantikan Sutiyoso dan Gatot akan dilakukan Senin, 6 Juli 2015 di Istana Negara. Keduanya akan mengambil sumpah jabatan di depan Jokowi. Namun, kabar itu langsung dibantah Jokowi.

Pada 1 Juli 2015 kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pengangkatan Jenderal Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Gatot menjalani uji kelayakan dan kepatutan selama hampir lima jam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Gatot menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Lulusan Akademi Militer tahun 1982 ini pernah menjadi Gubernur Akademi Militer pada 2009-2010. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 2013-2014. 

Sedangkan pada 30 Juni 2015, Sutiyoso, dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Proses uji kelayakan digelar oleh Komisi Pertahanan dan Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan itu diambil setelah sepuluh fraksi di DPR secara aklamasi mendukung purnawirawan bintang tiga itu menjadi Kepala BIN.

REZA ADITYA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

39 menit lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.


Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

4 jam lalu

Logo Microsoft terlihat di Los Angeles, California A.S. pada Selasa, 7 November 2017. (ANTARA/REUTERS/Lucy Nicholson/am.)
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?


Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.


Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

17 jam lalu

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, ketika ditemui di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.


Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

17 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.


Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

19 jam lalu

Kepala Desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendesak Revisi UU Desa sebelum Pemilu pada Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,


Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

23 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?