Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Adu Jotos Anggota DPR Ditangani Secara Pidana dan Etik  

image-gnews
Ilustrasi tawuran/perkelahian. (kikiandi)
Ilustrasi tawuran/perkelahian. (kikiandi)
Iklan

TEMPO.COJakarta - Komisi Energi DPR RI meminta polisi dan Mahkamah Kehormatan Dewan memproses kasus adu jotos antara Mustofa Assegaf dan Mulyadi. Kejadian itu dianggap telah mencemari nama baik institusi DPR RI.

“Silakan saja diproses etik di Mahkamah Kehormatan Dewan dan pidananya di polisi,” kata Ketua Komisi Energi Kardaya Warnika di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis menjelang tengah malam, 9 April 2015.

Kardaya mengatakan Mahkamah Kehormatan Dewan secara otomatis akan memproses kasus adu jotos di dalam ruangan sidang ini. Apalagi kasusnya saat ini sudah menjadi konsumsi masyarakat umum.

Mustofa, Anggota Fraksi PPP, menjotos Mulyadi tiga kali saat berlangsung rapat kerja Komisi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Rabu, 7 April 2015. Dalam rapat, Mustofa tak terima Mulyadi--yang menjadi pemimpin rapat--membatasi waktunya saat memberikan pendapat. Adu mulut terjadi hingga Mustofa mengacung-acungkan tangan.

Situasi mereda di ruang rapat. Satu jam kemudian Mulyadi izin ke toilet. Rupanya Mustofa sudah menunggu Mulyadi di pintu toilet saat anggota Fraksi Partai Demokrat itu keluar. Adu mulut kembali terjadi hingga berujung pemukulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mulyadi dijotos tiga kali di pipi kiri dan kanan serta di pelipis kiri. Akibatnya, bekas luka kemerahan masih terlihat di wajahnya. "Dia pakai batu akik di jari, makanya ini masih terasa sakitnya."

Akibat peristiwa itu, Mulyadi melaporkan Mustofa ke Polda Metro Jaya, Kamis, 8 April 2015. Kardaya menyebut Mulyadi sebagai korban menolak permintaan damai yang sudah dilayangkan Fraksi PPP dan Mustofa. “Telah kukuh melanjutkan kasus pidananya, mau bagaimana lagi,” ujarnya.

Kardaya menyesalkan peristiwa adu jotos tersebut terjadi di dalam rapat resmi legislatif bersama Kementerian ESDM. Dia memastikan baru kali itu saja terjadi perdebatan sengit antar anggota Dewan yang berakhir perkelahian dalam rapat. “Sebelumnya tidak pernah seperti itu,” ujarnya.

SG WIBISONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Deddy Sitorus Ribut dengan Noel, Siapa Saja 5 Anggota DPR yang Pernah Terlibat Perkelahian?

46 hari lalu

Potongan Video saat Anggota DPRD Solok berkelahi di ruang sidang. Video/Istimewa
Deddy Sitorus Ribut dengan Noel, Siapa Saja 5 Anggota DPR yang Pernah Terlibat Perkelahian?

Deddy Sitorus dan Immanuel Ebenezer Gerungan keduanya baku hantam. Perkelahian anggota DPR bukan hal aneh.


DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

26 Mei 2022

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai
DPR: BUMDes Didesain Untuk Memakmurkan Desa

BUMDes sudah masuk dalam UU Cipta Kerja. Harus diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat desa.


Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

7 Maret 2022

Kepala Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Keprotokolan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022). Foto: Jaka/nvl
Pegawai Protokol Dibekali Mental Baja untuk Layani Anggota DPR

Pegawai Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR diharapkan mengasah mental baja yang tidak mudah mengeluh dan harus siap setiap saat.


Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

9 Februari 2022

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
Baleg Sosialisasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 Ke Sulawesi Selatan

Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami isi RUU dan dapat memberi masukan.


Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

19 Desember 2021

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo
Anggota DPR Nilai Penundaan Umrah Langkah Bijak Cegah Omicron

Keputusan penundaan ini diambil setelah melakukan diskusi dan berdialog dengan para pihak.


Gobel Yakin Pelabuhan Patimban Percepat Kegiatan Ekspor

19 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel saat serah terima Terminal Kendaraan Pelabuhan Patimban, di Subang, Jabar, Jumat, 17 Desember 2021.
Gobel Yakin Pelabuhan Patimban Percepat Kegiatan Ekspor

Dengan beroperasinya Pelabuhan Patimban, maka kegiatan logistik menjadi lebih cepat dan mudah.


Bawang Putih dari Cina 507 Ribu Ton per Tahun, Andi Akmal Minta Kurangi Impor

19 Desember 2021

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah mengurangi importasi bawang putih yang tiap tahun mencapai 507 ribu ton per tahun.
Bawang Putih dari Cina 507 Ribu Ton per Tahun, Andi Akmal Minta Kurangi Impor

Besaran angka importasi bawang putih pada menjadikan Indonesia sebagai negara importir terbesar di dunia terhadap komoditas tersebut.


Gus Muhaimin: Revolusi Industri Ubah Cara Kerja Manusia dari Manual ke Digital

12 Desember 2021

Gus Muhaimin saat menghadiri Dialog Kebangsaan bertajuk Pemimpin Idaman Milenial dalam Visi Kerja dan Usaha di Jakarta, Minggu, 12 Desember 2021.
Gus Muhaimin: Revolusi Industri Ubah Cara Kerja Manusia dari Manual ke Digital

Gus Muhaimin mendorong kaum muda memiliki kemampuan, menyesuaikan dan memanfaatkan berbagai kemajuan.


DPR Apresiasi Pemerintah Tanggap Darurat Bencana Semeru

12 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),
DPR Apresiasi Pemerintah Tanggap Darurat Bencana Semeru

BNPB sebagai pelaksana komando serta pengkoordinasian dari berbagai unsur dalam penanganan bencana.


DPR Dorong Pemerintah Percepat Relokasi Tempat Tinggal Korban Erupsi Semeru

12 Desember 2021

Komisi VIII DPR RI meninjau sejumlah posko pengungsian Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban akibat erupsi Gunung Semeru di Desa Penanggal, Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Jumat, 10 Desember 2021.
DPR Dorong Pemerintah Percepat Relokasi Tempat Tinggal Korban Erupsi Semeru

Mayoritas pengungsi menyatakan trauma berat dan sangat ingin direlokasi tempat tinggalnya ke tempat yang lebih aman.