TEMPO.CO, Bandung - Pembahasan pembangunan perumahan tanpa izin antara DPRD Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung, dan PT Summarecon Agung siang tadi cukup alot. General Manager Summarecon Oon Nusihono berulang kali meminta maaf untuk menjawab kemarahan anggota Dewan.
"Bagaimana bisa Summarecon bangun rumah contoh tanpa izin. Renovasi rumah saja seharusnya mengantongi izin," ujar Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan saat menggelar pertemuan dengan Summarecon di gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Bandung, Kamis, 26 Maret 2015.
Sebelumnya, Summarecon membangun empat unit rumah di Gedebage, Bandung, dengan alasan hanya membangun rumah contoh saja.
DPRD, menurut dia, menyesalkan perusahaan besar sekelas Summarecon membangun rumah secara gegabah. Selain itu, Summarecon telah melakukan pembohongan publik karena memasang iklan akan melakukan launching perumahan pada April mendatang. "Apa yang hendak Anda launching?" ucap Erwan pada Oon.
Tidak hanya itu, Dewan pun menanyakan janji Summarecon dalam penarikan tenaga kerja masyarakat sekitar selama proses pembangunan. Sebab, saat Dewan melakukan inspeksi, hampir semua pekerja proyek di sana merupakan warga di luar Kota Bandung.
Menurut pantauan Tempo, selain petinggi Summarecon, tiga pegawai nya datang berbondong-bondong mendatangi gedung DPRD Kota Bandung pukul 10.00 tadi. Di sana terjadi perdebatan selama 2,5 jam. Namun, selama perdebatan, Summarecon lebih banyak diam mendengar teguran langsung Dewan dan Pemkot Bandung.
Oon menjelaskan, Summarecon sudah mengumumkan launching pada April mendatang dengan alasan kepentingan marketing. "Kami hanya mencari momentum yang pas, dan itu sesuai dengan launching Bandung Technopolis bulan depan," ujarnya di tempat yang sama. Namun saat ini iklan berupa reklame itu sudah diturunkan oleh Summarecon setelah mendapatkan surat peringatan kedua dari Pemkot Bandung.
Sebelumnya, Summarecon menerima teguran setelah Pemkot Bandung mendapatkan laporan terkait dengan pembangunan perumahan tanpa izin. Masyarakat sekitar perumahan mengamuk dan mengadakan unjuk rasa karena Summarecon membangun perumahan tanpa restu masyarakat.
Surat peringatan kedua sudah dikirimkan Pemkot Bandung sejak dua pekan lalu. Namun pembangunan perumahan terus dilakukan Summarecon hingga empat unit rumah contoh rampung.
PERSIANA GALIH
