TEMPO.CO, Jakarta – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan sejauh ini partainya belum akan mengajukan hak interpelasi. Namun pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan kepada DPR mengapa tetap mengajukan calon Kapolri baru.
"Sudah selayaknya pemerintah menjelaskan aspek legal konstitusional mengapa Presiden mengajukan calon Kapolri baru. Sarananya belum tentu interpelasi. Bisa saja penjelasan langsung," ujar Hasto pada Tempo di Jakarta, Ahad, 22 Februari 2015.
PDIP menilai hak interpelasi dan hak angket tetap melekat pada DPR. Jika jadi mengajukan hak interpelasi, ada aspek politik, hukum, dan kedisiplinan yang harus diperhatikan sebagai landasan konstitusi. Namun, tutur Hasto, sebelum memilih opsi itu, PDIP akan mengedepankan dialog yang intens dengan pemerintah.
"Komunikasi dan dialog yang intens dengan pemerintah tentu lebih kami kedepankan. Soal penggunaan hak DPR, kami harap ada penjelasan lebih lanjut sebelum memutuskan langkah lainnya," kata Hasto yang amat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hasto memastikan, langkah apa pun yang akan diambil, pada akhirnya PDI Perjuangan akan terus mengawal pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla. "Sikap kami sangat jelas, kami akan kawal pemerintahan Jokowi-JK," ucapnya.
Mengenai hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi, Hasto menuturkan, setelah pembatalan pelantikan Budi Gunawan menjadi Kapolri, relasi keduanya memang belum seperti sedia kala. "Masih ada hal-hal psikologis setelah kejadian itu," ujarnya.
Namun ia menegaskan, ke depan, pasti hubungan keduanya akan kembali normal. "Keduanya adalah pemimpin, tidak mungkin mengutamakan kepentingan sendiri. Yang penting, jangan sampai ada krisis kepemimpinan," katanya.
ANANDA TERESIA
