Jika Jokowi Bikin Partai, PDIP Kehilangan Figur?  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan ketua DPP PDIP Puan Maharani (kiri), dalam pembubaran tim kampanye nasional Jokowi-JK, di Posko Pemenangan, Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan ketua DPP PDIP Puan Maharani (kiri), dalam pembubaran tim kampanye nasional Jokowi-JK, di Posko Pemenangan, Jakarta, 29 Agustus 2014. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan nonaktif yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mempersilakan kader partainya, Joko Widodo, jika ingin membuat partai baru. Menurut Puan, membentuk partai adalah hak politik tiap warga negara.

    Namun, apakah PDI Perjuangan bakal kehilangan figur Jokowi jika Presiden RI itu benar-benar membentuk partai baru? "Kok, tanya saya. Ke Jokowi dong," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2015.

    Hingga kini, putri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu menilai Jokowi adalah kader sekaligus petugas partai. "Kalau ada massa dan nama partainya lalu disahkan pemerintah, ya, boleh-boleh saja. Tapi, sampai saat ini, Pak Jokowi masih kader PDIP dan petugas partai," ujarnya.

    Sebelumnya, organisasi masyarakat pendukung Jokowi saat pemilihan presiden lalu, Pro-Jokowi (Projo), siap menjadi partai baru. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Solo Sugeng Setyadi mengatakan transformasi itu harus seizin Dewan Pembina Projo yang juga Presiden RI, Joko Widodo. "Projo tetap konsisten mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya," ujar Sugeng.

    Adanya wacana mengubah entitas Projo dari ormas menjadi partai diakui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo Budie Arie Setiadi. Ia mengatakan sejumlah anggota di daerah ingin Projo bermetamorfosis menjadi partai. "Ada banyak cabang yang meminta itu," tutur Budie kepada Tempo, Selasa, 3 Februari 2015.

    Menurut Budie, permintaan mereka itu merupakan reaksi dari tekanan partai kepada Joko Widodo dalam menentukan Kepala Polri yang baru. Emosi anggota Projo semakin tinggi ketika calon Kapolri pilihan partai pengusung resmi dijadikan tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Budie menjelaskan, sampai saat ini, tak ada niat Projo bertransformasi menjadi partai. Namun Budie tak menampik kemungkinan Projo bakal berubah menjadi parpol. "Tak ada yang tak mungkin di Indonesia. Tukang kayu saja bisa jadi presiden, kok," ujarnya. "Soal berubah jadi partai, biarlah Projo mengalir menjemput sejarahnya sendiri."

    MUHAMMAD MUHYIDDIN | ANANDA TERESIA | INDRA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.