Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

100 Hari Jokowi, Peneliti: Rapornya Merah

image-gnews
Presiden Jokowi didampingi (Ki-Ka) Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengumumkan turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. Harga baru premium akan menjadi Rp. 6600 dan solar Rp 6400 perliter. TEMPO/Aditia Noviansyah
Presiden Jokowi didampingi (Ki-Ka) Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menko Perekonomian Sofyan Jalil mengumumkan turunnya harga BBM di halaman Istana, Jakarta, 16 Januari 2015. Harga baru premium akan menjadi Rp. 6600 dan solar Rp 6400 perliter. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.COPadang - Peneliti dari Pusat Studi Konstitusi, Feri Amsari, menilai kinerja Presiden Joko Widodo buruk selama seratus hari pertama pemerintahan yang dipimpinnya. Jokowi pantas mendapatkan angka merah dalam rapor seratus hari kerja ini. (Baca: 100 Hari Jokowi-JK, Bekas Tim Sukses Beri Nilai 5)

"Jokowi hampir tidak naik kelas karena nilainya yang buruk. Angka merah di mana-mana," ujar pakar hukum tata negara ini, Rabu, 28 Januari 2015. Malah, Feri memberi Jokowi nilai 4.

Menurut Feri, seandainya tidak dalam sistem presidensial yang mengatur masa jabatan yang tetap, Jokowi sudah bisa diberhentikan sebagai presiden. Feri mengatakan Jokowi memilih kekuatan partai yang sangat besar di kabinetnya. Mereka mengisi kursi-kursi yang dinilai sangat penting. (Baca: Jokowi Tak Bisa Dimakzulkan, Begini Alasannya)

Pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri yang paling mencolok. Mereka yang ditunjuk untuk menduduki jabatan itu memiliki track record buruk. "Ini angka merah yang paling terang," katanya. "Angka merah selanjutnya, Jokowi lebih mengutamakan suara partai daripada suara rakyat." (Baca: Jokowi Bukan Siapa-siapa di PDIP, Beda dengan SBY)

Feri juga menilai kinerja kabinet yang tak sistematis, terorganisasi, dan satu komando. Sebab, kealpaan partai-partai pendukung untuk patuh. "Itu sebabnya tindakan menteri banyak yang tidak sesuai dengan suara Istana," ujarnya. (Baca: Kritik 100 Hari Jokowi, Mahasiswa Tabur Bunga)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seharusnya, Jokowi mensterilkan Istana dari pihak-pihak lawan yang tak mendukung pemerintahannya dan kehendak rakyat. "Sebelum rapor merah itu membuat Jokowi terjungkal, ada baiknya Jokowi mengevaluasi diri dan kabinetnya agar rapor kinerjanya menjadi lebih baik," ujarnya. (Baca: Kinerja Dinilai Jeblok, Jokowi Tak Kenal 100 Hari)

ANDRI EL FARUQI

Terpopuler
Selalu Bilang Next, Ceu Popong Tegur Menteri Anies 
Pengacara Budi Gunawan Kini Incar Penyidik KPK
KPK Rontok, Giliran Yusuf PPATK 'Diteror' DPR  
EKSKLUSIF: Wawancara Ratna, Saksi Bambang KPK (I) 
'Jokowi, Dengarkan Kesaksian Ratna Mutiara'

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

7 menit lalu

Prabowo Subianto. FOTO/Instagram/prabowo
Nasib Prabowo Subianto Setelah Soeharto Lengser, Surat DKP Hentikan Karier Militernya

Soeharto lengser pada Kamis, 21 Mei 1998 berpengaruh besar terhadap karier militer menantunya dulu, Prabowo yang kini presiden terpilih Pilpres 2024.


Masuk Dalam Bursa Bakal Calon Pansel KPK, Bayu Dwi: Serahkan kepada Presiden

38 menit lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Masuk Dalam Bursa Bakal Calon Pansel KPK, Bayu Dwi: Serahkan kepada Presiden

Bayu tak menampik namanya masuk dalam daftar calon pansel KPK.


Luhut Sebut Ada Dua Investasi Potensial di Indonesia yang Ditawarkan ke Elon Musk

2 jam lalu

Luhut Binsar menjemput Elon Musk di Bandara pagi ini untuk membahas beberapa agenda. Salah satunya meresmikan layanan internet Starlink (Instagram)
Luhut Sebut Ada Dua Investasi Potensial di Indonesia yang Ditawarkan ke Elon Musk

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan ada dua investasi potensial yang ditawarkan kepada Elon Musk di Indonesia.


Penjelasan Istana soal Viral Jokowi Diminta Tolong Ambil Foto oleh Delegasi World Water Forum

2 jam lalu

Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali pada Senin, 20 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Penjelasan Istana soal Viral Jokowi Diminta Tolong Ambil Foto oleh Delegasi World Water Forum

Presiden Jokowi dimintai seorang perempuan dari delegasi Prancis untuk mengambil potretnya di depan mangrove.


Jokowi Minta Jurnalis Tanya PDIP Soal Alasan Dirinya Tak Diundang ke Rakernas

4 jam lalu

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR Puan Maharani disambut Presiden Jokowi dalam cara jamuan santap malam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Ahad malam, 19 Mei 2024. Foto Tangkap Layar Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Jurnalis Tanya PDIP Soal Alasan Dirinya Tak Diundang ke Rakernas

Presiden Jokowi tidak mau banyak berkomentar mengenai keputusan PDIP tidak mengundangnya rakernas partai akhir pekan ini.


Jokowi Perintahkan Tambah Sabo Dam untuk Cegah Banjir Lahar di Sumbar

4 jam lalu

Foto udara kondisi pasca banjir bandang di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu 18 Mei 2024. Tim SAR Gabungan masih akan melakukan pencarian 13 korban yang hilang hingga 25 Mei 2024 di kabupaten itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/wpa.
Jokowi Perintahkan Tambah Sabo Dam untuk Cegah Banjir Lahar di Sumbar

Presiden Jokowi memerintahkan Basuki Hadimuljono untuk menambah sabo dam dalam mencegah bencana galodo di wilayah Sumatera Barat.


Jokowi Pidato Soal Infrastruktur dan Pengelolaan Air dalam World Water Forum, Walhi: Tak Menyelesaikan Krisis

4 jam lalu

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutannya pada jamuan makan malam penyambutan Forum Air Dunia ke-10 atau 10th World Water Forum di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana di Bali, Indonesia, pada Minggu malam (19 Mei 2024). ANTARA/Andi Firdaus
Jokowi Pidato Soal Infrastruktur dan Pengelolaan Air dalam World Water Forum, Walhi: Tak Menyelesaikan Krisis

Walh mengkritik keras pidato Presiden Jokowi dalam Water World Forum ke-10. Program infrastruktur dan pengelolaan air dianggap masih bermasalah.


Jokowi Harap Kematian Presiden Iran Tak Pengaruhi Ekonomi Global

4 jam lalu

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 2024 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, Minggu, 19 Mei 2024.  ANTARA /Media Center World Water Forum 2024/Fikri Yusuf
Jokowi Harap Kematian Presiden Iran Tak Pengaruhi Ekonomi Global

Presiden Jokowi mengharapkan kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi tidak berdampak pada ekonomi global.


Presiden Jokowi Apresiasi BRI Microfinance Outlook 2024

4 jam lalu

Presiden Jokowi Apresiasi BRI Microfinance Outlook 2024

Jokowi memuji peran BRI dalam memberdayakan UMKM hingga ke pelosok desa.


Jokowi Serahkan Santunan Warga Terdampak Banjir di Sumatera Barat

5 jam lalu

Foto udara kondisi pasca banjir bandang di Jorong Panti, Nagari Rambatan, Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu 18 Mei 2024. Tim SAR Gabungan masih akan melakukan pencarian 13 korban yang hilang hingga 25 Mei 2024 di kabupaten itu. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Jokowi Serahkan Santunan Warga Terdampak Banjir di Sumatera Barat

Jokowi meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan bagi warga yang perlu direlokasi, sebelum Kementerian Pekerjaan Umum mengirimkan logistik.