Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

11 Juta Difabel Tak Dilibatkan dalam Pemilu 2014

image-gnews
Sejumlah peserta disabilitas melewati jembatan penyebrangan saat Rally Tongkat PSBN Wyata Guna di Jalan Padjajdaran, Bandung, Jawa Barat, 9 Desember 2014. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Sejumlah peserta disabilitas melewati jembatan penyebrangan saat Rally Tongkat PSBN Wyata Guna di Jalan Padjajdaran, Bandung, Jawa Barat, 9 Desember 2014. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta - Jakarta akan menjadi tuan rumah sebuah konferensi untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses sistem kepemiluan pada 28 - 28 Januari 2015 di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta.

Para delegasi dari seluruh penjuru Asia Tenggara akan menghadiri Dialog Regional AGENDA ke-3 yang akan diselenggarakan pada tanggal 28-29 Januari 2015.

Menurut perwakilan Agenda, Risnawati Utami, Disability Righy Advisor, sebagian besar dari 11 juta warga negara Indonesia yang menyandang disabilitas, tidak diikutsertakan dalam pemilu. (Baca: Akses dan Fasilitas Umum Kaum Difabel Terbatas)

Hal ini disebabkan oleh stigma sosial dan diskriminasi, kurangnya materi pendidikan pemilih yang aksesibel, dan lemahnya penerapan regulasi yang menjamin hak-hak politik dan kepemiluan penyandang disabilitas.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu masih sangat rendah. Padahal, sebagai warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu. (Baca: Mufidah JK: Negara Melindungi Kaum Difabel)

Dialog regional ini diselenggarakan Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas (AGENDA), bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Persatuan Penyelenggara Pemilu Dunia (Association of World Election Bodies, AWEB).

EVIETA FADJAR

Berita Terpopuler:
Penyakit Diabetes Hantui Anak-anak di Malang

Asupan Air Seimbang, Atasi Obesitas Anak

10 Manfaat Pelukan Bagi Tubuh

Kate Middleton Pakai Anting Emas Buatan Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sekjen KIPP Nilai Bawaslu Lambat Dalami Aliran Dana Kampanye Ilegal Temuan PPATK

19 Desember 2023

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Sekjen KIPP Nilai Bawaslu Lambat Dalami Aliran Dana Kampanye Ilegal Temuan PPATK

Sekjen KIPP Kaka Suminta, menilai Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu lambat dalam merespons temuan PPATK


Pilkada 2020, KIPP Sebut Kampanye Libatkan Massa Sudah Ketinggalan Zaman

9 September 2020

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Prabowo Subianto menghadiri Kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diselenggarakan oleh Keluarga Besar PKS DKI Jakarta, di GOR Soemantri, Kuningan, Jakarta, 29 Januari 2017. Prabowo mengajak semua pihak harus bekerja lebih keras lagi untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sanndiaga Uno, pasangan nomor urut 3 di Pilkada DKI Jakarta 2017.  TEMPO/M Iqbal Ichsan
Pilkada 2020, KIPP Sebut Kampanye Libatkan Massa Sudah Ketinggalan Zaman

Komite Independen Pemantau Pemilu menilai kampanye terbuka di Pilkada 2020 dengan mengerahkan massa sudah ketinggalan zaman.


KIPP Minta KPU Hentikan Pemungutan Suara di Malaysia

13 April 2019

Ilustrasi surat suara Pilpres 2019. ANTARA
KIPP Minta KPU Hentikan Pemungutan Suara di Malaysia

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu Kaka Suminta menuntut KPU menghentikan proses pemungutan suara di Malaysia.


KIPP: Wacana Pilpres 2019 Elitis

8 Agustus 2018

Lembaga survei mulai menyigi kombinasi presiden dan wakilnya yang akan dipilih dua tahun sebelum pemilu resmi digelar. (ilustrasi: Kendra H. Paramita).
KIPP: Wacana Pilpres 2019 Elitis

Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengatakan wacana pemilihan presiden atau Pilpres 2019 elitis.


KIPP: Saran Prabowo Terima Suap Pilkada Cederai Pendidikan Pemilu

23 Juni 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, berbincang dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab. Istimewa
KIPP: Saran Prabowo Terima Suap Pilkada Cederai Pendidikan Pemilu

Menurut KIPP sebagai tokoh nasional Ketua Umum Gerindra Prabowo seharusnya memberikan pernyataan yang mencerdaskan masyarakat.


Jenderal TNI dan Polri Ikut Pilkada 2018, Begini Imbauan KIPP

28 Desember 2017

Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jendral Edy Rahmayadi menyampaikan sambutan dalam apel pasukan pengamanan kunjungan Raja Arab Saudi dan KTT IORA, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 28 Februari 2017. TNI menyiapkan 5.384 prajurit untuk pengamanan Raja Arab Saudi dan 12.000 prajurit untuk mengamankan KTT IORA di Bali. Foto: Pusat Penerangan Mabes TNI
Jenderal TNI dan Polri Ikut Pilkada 2018, Begini Imbauan KIPP

Sekjen KIPP Kaka Suminta juga menyarankan kepada partai dan masyarakat agar tidak menggoda jenderal aktif TNI dan Polri untuk terjun ke politik.


Aktivis Pemilu Tolak Anggaran Rp 1 Triliun untuk Parpol  

4 Agustus 2016

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Aktivis Pemilu Tolak Anggaran Rp 1 Triliun untuk Parpol  

Aktivis Pemilu mempertanyakan tujuan penganggaran Rp 1 triliun untuk partai politik.


Undang-Undang Pilkada Serentak Dinilai Cacat Hukum

26 Desember 2015

Ratusan massa Aksi Rakyat Jogja Tolak Kembalinya Orde Baru menggelar aksi penolakan UU Pilkada di kawasan Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, 10 Oktober 2014. Mereka juga mengajak masyarakat waspada terhadap upaya-upaya pemberangusan demokrasi dan munculnya Orde Baru. TEMPO/Suryo Wibowo.
Undang-Undang Pilkada Serentak Dinilai Cacat Hukum

Pasal 158 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 membuat calon sulit untuk melakukan gugatan Pilkada.


KPPI Menilai Bawaslu Perlu Dievaluasi

20 Januari 2010

KPPI Menilai Bawaslu Perlu Dievaluasi

Sementara faktor yang bisa membuat Bawaslu pantas dibubarkan adalah, institusi itu hanya berguna untuk urusan yang kecil-kecil saja.


Koalisi LSM Desak KPK Segera Tanggani Dugaan Korupsi di KPU

11 Oktober 2004

Koalisi LSM Desak KPK Segera Tanggani Dugaan Korupsi di KPU

KPK menyatakan masih menunggu hasil audit dari BPK.