Minggu, 22 September 2019

Jenderal TNI dan Polri Ikut Pilkada 2018, Begini Imbauan KIPP

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jendral Edy Rahmayadi menyampaikan sambutan dalam apel pasukan pengamanan kunjungan Raja Arab Saudi dan KTT IORA, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 28 Februari 2017. TNI menyiapkan 5.384 prajurit untuk pengamanan Raja Arab Saudi dan 12.000 prajurit untuk mengamankan KTT IORA di Bali. Foto: Pusat Penerangan Mabes TNI

    Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letnan Jendral Edy Rahmayadi menyampaikan sambutan dalam apel pasukan pengamanan kunjungan Raja Arab Saudi dan KTT IORA, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, 28 Februari 2017. TNI menyiapkan 5.384 prajurit untuk pengamanan Raja Arab Saudi dan 12.000 prajurit untuk mengamankan KTT IORA di Bali. Foto: Pusat Penerangan Mabes TNI

    TEMPO.CO, Jakarta - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) angkat bicara terkait jenderal aktif TNI dan Kepolisian RI yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2018.

    Sekretaris Jenderal KIPP Kaka Suminta mengatakan, sebagai negarawan seharusnya mereka tunduk pada etika yang berlaku. "Saya harap teman-teman di TNI dan Polri itu mengedepankan etika dalam berlaku," ujarnya di kantor sekretariat KIPP, di bilangan Kuningan, Jakarta, Kamis 28 Desember 2017.

    Baca: Pilkada 2018, Lima Jenderal Siap Maju Jadi Calon Gubernur

    Secara hukum normatif, kata Kaka, memang tidak ada yang dilanggar. Tapi, ia menambahkan sebagus apa pun hukum dan regulasi soal pemilihan umum itu dibuat tidak akan bisa mengakomodir seluruh perilaku calon.

    Karena itu, Kaka menyarankan kepada partai politik dan masyarakat sipil lainnya untuk tidak "menarik baju" anggota aktif TNI ataupun Polri ke dalam dunia perpolitikan. "Jangan menggoda anggota TNI dan Polri untuk masuk ke politik praktis sebelum mereka menjadi warga negara sipil," tutur Kaka.

    Deputi Kajian KIPP Andrean Habibie, mencontohkan putra mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono saat pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. AHY biasa Agus disapa, mencopot seragam TNI sebelum terjun ke politik kala itu. "Bukan berarti kami dukung salah satu pihak, tapi itu bisa dicontoh," kata Andrean. "Panglima harus tegas, kalau bawahannya mau gabung politik, ya dilepas."

    Baca: Jenderal Aktif Ikut Pilkada, Pengamat: Fenomena Mengkhawatirkan

    Saat ini ada lima orang orang figur jenderal aktif dari kesatuan TNI dan Polri yang akan meramaikan Pilkada 2018 sebagai calon gubernur. Beberapa partai politik besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera mengusung mereka.

    Adapun kelima jenderal tersebut adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi, Kepala Kepolisian Daerah Kalimatan Timur Inspektur Jendral Polisi Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga
    Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan, Kepala Korps Brimob Polri Inspektur Jenderal Murad Ismail, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.