Kisruh Golkar, Akbar Ingin Bertemu Agung  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Akbar Tandjung. TEMPO/Seto Wardhana

    Akbar Tandjung. TEMPO/Seto Wardhana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golongan Karya Akbar Tandjung mengaku sudah mencoba menjalin komunikasi dengan kedua kubu yang berseteru di partai tersebut. Akbar menyatakan bertanggung jawab untuk menengahi konflik antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

    Namun, kata dia, Agung Laksono belum merespons iktikad baik darinya. (Baca juga: Agung Laksono: Aburizal-Akbar Duet Maut.) "Secara resmi, saya belum pernah bertemu dengan Agung Laksono," ujar Akbar di kediamannya di Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, Kamis, 27 November 2014.

    Akbar sudah beberapa kali menghubungi Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu melalui pesan yang dikirim sendiri maupun oleh stafnya. Namun Agung belum merespons. (Baca juga: Pengamat: JK Tarik Golkar ke Pemerintah.) "Saya sudah kirim pesan bahwa kami siap menerima apa yang ingin mereka sampaikan. Kami siap menjembatani," kata Akbar. (Baca juga: Fadel Tarik Ucapan 'Pemerintah Intervensi Golkar')

    Akbar berharap, dalam waktu dekat, Agung bersedia bertemu untuk mencari solusi atas konflik di internal partai beringin itu. Karena belum ada pertemuan dengan Agung, Akbar belum bisa memastikan langkah nyata yang akan diambil oleh Dewan Pertimbangan Golkar untuk menyelamatkan Golkar dari perpecahan. (Baca juga: Larangan ke DPR, Tjahjo: Tak Ganggu Kerja Menteri)

    Pada Selasa malam lalu, 25 November 2014, terjadi kisruh dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Golkar di Jakarta. Yang menjadi penyebab perpecahan dalam partai tersebut adalah adanya kubu yang menginginkan pemilihan ketua umum dipercepat menjadi 30 November dan kubu yang menuntut Musyawarah Nasional Golkar tetap digelar pada 15 Januari 2015 sesuai dengan keputusan musyawarah nasional di Riau 2009.

    Perpecahan memuncak setelah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dikudeta dalam sidang pleno pengurus pusat. Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono kemudian membentuk presidium dan memutuskan musyawarah nasional digelar pada 15 Januari mendatang. Dasar pembekuan kepengurusan itu karena Aburizal dianggap memaksakan kehendak dengan menggelar forum tertinggi Munas Golkar di Bali pada 30 November 2014.

    LINDA TRIANITA

    Berita lainnya:
    Chatib Basri Bocorkan Cerita BBM Naik Era SBY
    Adnan Buyung Minta KPK Dibubarkan Saja
    Boy Sadikin Diusulkan Jadi Pendamping Ahok
    Jokowi: Siapa Bilang Melawan Menteri ke DPR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.