Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ucapan Maimun Zubair yang Bikin PPP ke Jokowi

Editor

Rini Kustiani

image-gnews
Mahfud MD mendampingi salah satu ulama besar NU, KH Maimun Zubair usai pertemuan di pondok pesantren Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, (18/9). Tempo/ISHOMUDDIN
Mahfud MD mendampingi salah satu ulama besar NU, KH Maimun Zubair usai pertemuan di pondok pesantren Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, (18/9). Tempo/ISHOMUDDIN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua kubu di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat mendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kubu Romahurmuziy menyebutkan Ketua Dewan Syariah PPP Kiai Maimun Zubair sudah memberi restu atas dukungan itu. (Baca: Mbah Moen Agendakan Muktamar PPP Akhir Oktober)

Petinggi PPP yang juga orang dekat Romahurmuziy, Hasan Husaeri Lubis, mengatakan restu Maimun disampaikan saat berlangsungnya Muktamar PPP di Surabaya pada Rabu-Jumat 15-18 Oktober 2014. (Baca: PPP Yogya keukeuh tunggu Muktamar Mbah Maimun)

"Athiullah, Wa athiurrasul, wa ulil amri minkum (Taatlah kalian kepada Allah dan rasulnya serta pemimpin negara kalian)," kata Hasan saat dihubungi, Ahad, 19 Oktober 2014, menirukan wejangan Maimun. Hasan mengartikan nasihat Maimun itu sebagai restu dukungan PPP terhadap pemerintah. (Baca: PPP Yogya Akui Romahurmuziy, Asalkan...)

Hasan mengatakan partainya siap andai diberi amanah oleh Joko Widodo untuk ikut serta dalam pemerintahan. Ia menyebutkan sosok mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang dinilai cocok mewakili dua kubu PPP yang bertikai. "Lukman bisa diterima kubu Suryadharma dan Romahurmuziy," katanya.

Ia mengatakan, dengan reputasinya, Lukman layak menyandang jabatan Menteri Agama dalam kabinet Jokowi. Ia menyinggung keputusan Lukman melepas status anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih periode 2014-2019 lantaran menjadi amirul hajj.

Senada, petinggi PPP di kubu Suryadharma, Dimyati Natakusumah, menilai partai Ka'bah akan mendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Apalagi jika Jokowi memberi posisi menteri kepada PPP. "Siapa yang enggak mau mendapatkan kehormatan itu?" katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketimbang mendukung koalisi pendukung Prabowo yang belum jelas, kata dia, lebih baik PPP memihak koalisi pro-Jokowi. Saat bergabung dengan Koalisi Merah Putih, PPP tak mendapat kursi pimpinan DPR ataupun MPR. "Di alat kelengkapan Dewan, belum pasti PPP dapat," katanya.

Dimyati mengatakan, jika mendukung Jokowi, PPP akan memperoleh lebih banyak faedah. Menurut dia, dalam melangkah, PPP selalu menakar arah yang bermanfaat dan bermudarat. "Dengan begitu, PPP bisa di mana saja."

MUHAMMAD MUHYIDDIN

Topik terhangat:

Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Pelantikan Presiden: SBY Menangis, Jokowi Kaku 
Surat Terbuka Anas Urbaningrum untuk Jokowi
Misteri Amien Rais yang Absen di Pelantikan Jokowi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jejak Politik Marissa Haque: Dari PDIP hingga PAN

34 hari lalu

Marissa Haque melaporkan bahwa ijasah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diduga palsu ke Polda Metro Jaya, Jakarta, pada 10 Februari 2009. Atut kemudian melapor balik Marissa Haque dengan tuduhan pencemaran nama baik, memfitnah, dan membuat pengaduan palsu mengenai dirinya. TEMPO/Wahyu Setiawan
Jejak Politik Marissa Haque: Dari PDIP hingga PAN

Marissa Haque mengawali karier politiknya sebagai anggota DPR RI pada 2004 dari PDIP.


Sinyal Liar Reshuffle Kabinet, Ini Respons Sandiaga Uno Soal Isu Wakil PPP Bakal Diganti

17 Juni 2024

Politikus PPP Sandiaga Uno saat ditemui wartawan di Universitas Muhammadiyah Karanganyar (Umuka) Jawa Tengah, Ahad, 2 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Sinyal Liar Reshuffle Kabinet, Ini Respons Sandiaga Uno Soal Isu Wakil PPP Bakal Diganti

Kabar reshuffle kabinet pertama kali oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyatakan kemungkinan penggantian menteri. Apa kata Sandiaga Uno?


PPP Kalah Pemilu 2024, Sandiaga Minta Internal Partai Tak Picu Konflik Berkelanjutan

17 Juni 2024

Sandiaga Uno saat berkunjung ke Kampung Pondokleungir, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat (29/12/2023) sore. ANTARA/HO-PPP
PPP Kalah Pemilu 2024, Sandiaga Minta Internal Partai Tak Picu Konflik Berkelanjutan

Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno meminta maaf karena partai gagal ke Senayan.


PPP Gagal ke Senayan, Ada Rencana Rebranding Partai untuk Persiapan Pemilu 2029?

23 Mei 2024

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Gagal ke Senayan, Ada Rencana Rebranding Partai untuk Persiapan Pemilu 2029?

Kegagalan PPP pada pemilu 2024 menjadi evaluasi mereka untuk pemilihan umum berikutnya.


Fadhil Arief dan Al Haris Kompak Datangi DPP PPP untuk Pilkada 2024

22 Mei 2024

Fadhil Arief dan Al Haris Kompak Datangi DPP PPP untuk Pilkada 2024

Gubernur Jambi, Al Haris dan Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, kompak mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024.


PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

25 Maret 2024

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

22 Maret 2024

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.


Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

22 Maret 2024

Partai Persatuan Pembangunan Tidak Lolos Ambang Batas Parlemen

Partai Persatuan Pembangunan tidak lolos syarat ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Mengapa bisa terjadi?


PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

22 Maret 2024

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 dan pergantian antar waktu Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
PPP Sebut Hak Angket Pemilu Cuma Wacana di DPR

Ketua Fraksi PPP Amir Uksara mengatakan belum ada pergerakan untuk menggulirkan hak angket di DPR.


Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

10 Maret 2024

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

KPU menerbitkan surat edaran perpanjangan rekapitulasi suara karena pertimbangan kondisi force majeure.