Jika Bergabung ke PDIP, Ada Mahar bagi PAN-PPP  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Jokowi dan Puan Maharani mengadakan jumpa pers di Semarang, Jateng, 19 September 2014. Tempo/Budi Purwanto

    Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Jokowi dan Puan Maharani mengadakan jumpa pers di Semarang, Jateng, 19 September 2014. Tempo/Budi Purwanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali menjajaki peluang berkoalisi dengan sejumlah partai yang tergabung dalam barisan koalisi Prabowo Subianto. Juru bicara PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, menjelaskan peluang itu dibangun guna memuluskan syarat pengajuan paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca: PPP Sebut 3 Kesalahan Fatal Koalisi Jokowi-JK)

    Aturan yang termuat dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menyebutkan formasi pimpinan yang terdiri dari lima orang harus berasal dari fraksi yang berbeda. Adapun koalisi yang digagas PDIP baru didukung empat partai. "Kami masih terus melobi agar ada tambahan partai yang bergabung," ujar Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Selasa, 30 September 2014.

    Menurut Eva, peluang koalisi saat ini tengah dijajaki dengan Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan. Dukungan dari dua partai tersebut dinilai strategis guna menjamin dukungan mayoritas anggota Dewan terpilih. (Baca: Puan Klaim PPP Bagian dari Koalisi Jokowi-JK)

    Adapun PDIP tak akan ngotot menggandeng Demokrat lantaran partai tersebut memilih netral. "Yang kami inginkan PAN dan PPP. Kalau Demokrat agak berat. Mereka, kan, sejak awal sudah deklarasi tidak akan ngeblok. Tapi itu bisa saja terjadi kalau ketuanya sudah berganti," katanya. (Baca: PDIP Beri Sinyal Dua Partai Merapat)

    Eva mengakui partainya menjanjikan mahar yang menggiurkan bagi kedua partai tersebut. Beberapa di antaranya adalah dukungan untuk menduduki jabatan wakil ketua DPR dan sejumlah alat kelengkapan DPR. Boleh jadi dukungan itu berbuah kepercayaan untuk menduduki pos kementerian tertentu jika direstui presiden terpilih Joko Widodo. "Mahar seperti itu wajar, asalkan tidak meminta di luar kemampuan."

    RIKY FERDIANTO

    Baca juga:
    DPR Tak Loloskan Daerah Otonomi Baru, Massa Protes

    Jepang Incar Pabrik Lensa Kontak di Cikarang

    OJK Minta Bank Tak Bebankan Bunga Besar ke UKM

    Ashraf Ghani Dilantik Jadi Presiden Afganistan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.