TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Lambok Ulina John Simbolon memaparkan detail awal keikutsertaan perusahaannya dalam tender pengadaan kendaraan menteri, pejabat tinggi, dan mantan presiden-wakil presiden.
John mengatakan keikutsertaan perusahaannya dalam tender di Kementerian Sekretariat Negara itu adalah suatu ketidaksengajaan. (Baca: Serahkan ke Jokowi, SBY akan Servis Mobil Dinas )
"Itu anak buah saya, main pencet saja tender-tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Kami memang tak mungkin ikut tender itu," kata John melalui telepon, Senin, 22 September 2014.
John mengatakan tidak mengetahui PT Lambok ikut dalam tender yang kemudian menimbulkan polemik dan berujung pembatalan tersebut. John mengaku baru mengetahui hal itu justru melalui media.
"Saya marahi anak buah saya karena tak teliti." Menurut John, Kementerian Sekretariat Negara menggelar tender mobil secara terbuka dan tanpa batas. Hal ini membuat seluruh perusahaan yang terdaftar di LPSE dapat ikut sebagai peserta.
Meski, misalnya, perusahaan yang mengikuti proses tender itu tidak memenuhi kualifikasi karena tidak bergerak di bidang pengadaan mobil. (Baca: Jokowi-JK Pakai Mobil Lama, SBY-Boediono? )
Tempo sebelumnya mengalami kesulitan untuk meminta konfirmasi soal pengadaan mobil ini kepada manajemen PT Lambok. Upaya Tempo mendatangi kantor perusahaan itu di salah satu gang sekitar 15 meter dari Jalan Inpres Raya, Kramat Jati, beberapa waktu lalu, tidak berbuah hasil. Konfirmasi melalui telepon, faksimile, dan surat elektronik juga tidak mendapat respons.
PT Lambok menjadi salah satu dari 14 perusahaan peserta tender yang tak beraktivitas di bidang pengadaan mobil. Perusahaan tersebut bergerak di bidang konstruksi dan tercatat pernah menjadi subkontraktor PT Adhi Karya dan PT Pembangunan Jaya Ancol dalam beberapa proyek. (Baca: Jokowi Diminta Batalkan Tender Mobil Dinas)
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Taufik Sukasah, membatalkan tender mobil yang dimenangkan PT Mercedes-Benz Indonesia dengan nilai penawaran Rp 91,94 miliar. Pembatalan dilakukan setelah menuai kritik dan penolakan dari masyarakat dan presiden terpilih Joko Widodo.
FRANSISCO ROSARIANS
Baca juga:
PKS: Pilkada oleh DPRD Usulan SBY
Istri AKBP Idha Endri Ditahan
Gerindra Usung Taufik sebagai Pengganti Ahok
Jokowi Pastikan Ubah APBN 2015
Istri AKBP Idha Endri Kuasai Harta Bandar Narkoba
