TEMPO.CO, Banyuwangi - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Banyuwangi, Adi Soemarno, mengatakan 45 persen atau sekitar 4 ribu peserta BPJS Kesehatan dari jalur mandiri menunggak premi. Peserta yang menunggak tersebut kebanyakan hanya membayar premi satu kali. "Angka yang menunggak hampir separuh dari total peserta," kata Adi kepada Tempo, Rabu, 3 September 2014
Menurut Adi, dari Januari hingga akhir Agustus, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari jalur mandiri di Banyuwangi ada sembilan ribu orang. Jalur mandiri ini adalah kelompok peserta yang preminya tidak ditanggung oleh perusahaan atau pemerintah, melainkan dibayar secara pribadi. Sedangkan premi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), seperti penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat, TNI/Polri, dan pegawai negeri sipil, dibayar oleh pemerintah.
Sebagian besar peserta jalur mandiri tersebut, kata Adi, baru mengurus kartu JKN saat sakit atau menjelang melahirkan. Namun, setelah keluar dari rumah sakit, mereka enggan membayar premi lagi. Namun Adi tidak merinci besarnya angka tunggakan. Banyaknya peserta yang menunggak mengakibatkan BPJS rentan mengalami kesulitan keuangan. "Sangat mengganggu cash-flow kami," katanya.
BPJS akan mencabut kepesertaan jika peserta menunggak hingga 6 bulan. Apabila sudah dicabut, peserta dapat mengaktifkan kartu JKN lagi setelah melunasi seluruh tunggakan ditambah denda 2 persen. (Baca berita lainnya: Banyuwangi Belum Daftarkan Keluarga Miskin ke JKN)
BPJS Banyuwangi kini gencar menarik peserta jalur mandiri dari kalangan warga yang sehat. Dengan bergabungnya mereka, premi yang mereka bayar bisa menjadi subsidi silang bagi peserta yang sakit.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Taufiq Hidayat membenarkan info bahwa banyak pasien yang baru mengurus kartu JKN saat menjalani rawat inap. "Kebanyakan pasien yang sakit kronis dan ibu melahirkan," katanya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Wiji Lestariono mengatakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membantu sosialisasi BPJS ke seluruh puskesmas. Selain itu, Pemkab juga akan memberi fasilitas agar BPJS bisa masuk ke perusahaan, BUMN, dan pengelola perkebunan. "Agar semakin banyak orang sehat yang mendaftar JKN," katanya.
IKA NINGTYAS
Baca juga:
Polisi 'Narkoba' Segera Dipindah ke Kuala Lumpur
Logam Tanah Jarang untuk Sumber Listrik
Aktivis Tolak Smelter di Dekat Hutan Baluran
Jaksa Banding, Tiga Siswa SMA 3 Kembali Ditahan
Obama Bersumpah Hancurkan ISIS
