Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Massa Prabowo Bentrok dengan Polisi di KPU Jatim

image-gnews
Polisi mengamankan seorang massa pendukung Capres Prabowo Subianto yang berusaha menerobos barikade di luar kantor KPU Jatim di Surabaya, 6 Agustus 2014. REUTERS/Sigit Pamungkas
Polisi mengamankan seorang massa pendukung Capres Prabowo Subianto yang berusaha menerobos barikade di luar kantor KPU Jatim di Surabaya, 6 Agustus 2014. REUTERS/Sigit Pamungkas
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Massa pendukung Prabowo-Hatta yang menggelar aksi mengawal gugatan sengketa pemilihan presiden 2014 di sekitar kantor KPU Jawa Timur sempat terlibat bentrok dengan petugas kepolisian, Rabu, 6 Agustus 2014. "Ayo-ayo, maju ke depan, kawan-kawan relawan," aba-aba koordinator aksi di atas truk, Soepriyatno. (Baca: Pendukung Prabowo Bergerak ke Gedung DPR)

Mereka pun mendesak polisi mundur. "Ayo, polisi mundur di belakang barikade," kata salah satu polisi memberi komando, yang kemudian membuat polisi langsung berpindah di balik barikade kawat berduri. Mobil water cannon maju beberapa meter untuk mengantisipasi adanya aksi anarkis dari para pengunjuk rasa.

Tidak lama berselang, truk yang digunakan untuk orasi menabrak barikade kawat berduri dan mobil water cannon beberapa kali. Karena didorong oleh massa hingga akhirnya saling menabrak sampai terdengar bunyi "brak" sangat keras, bagian belakang truk rusak parah.

Dua water cannon menyemprotkan air ke arah massa. Mereka bubar, lari kocar-kacir. Satu pendukung Prabowo tampak berdarah dan ditolong polisi untuk diobati. "Ayo, minggir-minggir, jangan dipukuli," kata salah satu Provos Polisi yang berusaha melindungi orang yang terluka tersebut dari pukulan kayu para polisi yang berjaga.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Polisi Setija Junianta yang hadir di lokasi kejadian langsung menggelar perundingan di kantor KPU Jawa Timur, yang melibatkan Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jawa Timur Faf Adisiswo dan Sekretaris KPU Jatim Jonathan Judianto. "Saya tadi sudah koordinasi dengan Pak Faf dan Pak Jonathan. Kita akan beri waktu berorasi selama satu jam di depan KPU. Nanti anggota saya kita atur," tutur Setija meredakan bentrokan.

EDWIN FAJERIAL

Berita Lain
Gerindra: Pansus Pilpres Setelah 15 Agustus
Google Tarik Game 'Bomb Gaza,' Dianggap Provokatif  
Juru Parkir Liar di Kota Tua Raup Rp 2 Juta Sehari  
Tim Jokowi Siapkan 80 Halaman Pembelaan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Andika Perkasa-Hendrar Prihadi Daftar di KPUD Jateng, Bambang Pacul Tak Hadir

27 Agustus 2024

Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi saat mendaftar di KPU Jawa Tengah di Semarang, Selasa (27/8/2024). (ANTARA/I.C. Senjaya)
Andika Perkasa-Hendrar Prihadi Daftar di KPUD Jateng, Bambang Pacul Tak Hadir

Andika Perkasa-Hendrar Prihadi mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada Jawa Tengah di Kantor KPUD Jawa Tengah


Pasangan Dhito-Dewi Naik Motor ke KPUD, Diantar Ribuan Warga Kediri

27 Agustus 2024

Bakal calon bupati-wakil bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (kanan)-Dewi Mariya Ulfa (kiri) menyapa simpatisan saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Selasa, 27 Agustus 2024. Selain tujuh elemen rakyat, keberangkatan Mas Dhito dan Mbak Dewi ke KPU itu juga diantar langsung dari ketua dan sekretaris partai-partai pengusung dan pendukung. Baik itu dari PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN dan PKS serta 10 partai non parlemen. Dok. Pemkab Kediri
Pasangan Dhito-Dewi Naik Motor ke KPUD, Diantar Ribuan Warga Kediri

Pasangan Dhito-Dewi kompak bermotor keliling kota menuju ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kediri untuk mendaftar sebagai calon bupati dan wakil bupati.


Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

20 Juni 2024

Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/Daniel A. Fajri
Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.


Bukti Amburadulnya Pemilu 2024

13 Juni 2024

Bukti Amburadulnya Pemilu 2024

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan 44 perkara sengketa Pemilu 2024. Jumlah ini lebih banyak dibanding Pemilu 2019 yang hanya 13.


Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

8 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

Ketua MK Suhartoyo meminta keterangan Hasyim soal konversi sisa suara yang tidak menjadi kursi parlemen dalam Pileg 2024.


MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

29 April 2024

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI


Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

29 April 2024

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

29 April 2024

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg Hari Ini

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini.


Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

3 April 2024

Kuasa hukum pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Bambang Widjojanto Debat Ahli KPU di Sidang MK: Jangan Sok Tahu

Bambang Widjojanto berdebat dengan ahli yang dihadirkan KPU mengenai hasil Sirekap.


Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

2 April 2024

Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan respons atas panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada empat menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024.di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 2 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Gibran soal Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK: Dijalani Aja Prosesnya

Gibran Rakabuming Raka menanggapi rencana Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memanggil empat menteri Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres