Sebelumnya, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dinilai masih kurang perhatian terhadap pembangunan di wilayah selatan. "Kami merasakan, pemprov kurang perhatian. Dalam sinkronisasi pada musrenbang seringkali usulan tidak diperhatikan. Kami minta keadilan dalam pembagian pembangunan," kata Iti.
Dengan kondisi ini, Iti mengusulkan agar bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dibagi rata. "Kita bagi rata, baru kemudian insentif yang didasarkan pada besarnya PAD," katanya. Menurut dia, dengan pola seperti ini maka diharapkan APBD Banten bisa membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Widodo Hadi menyatakan, dari alokasi APBD 2014 senilai Rp7,377 triliun, anggaran yang dikelola pemprov hanya Rp3,81 triliun atau 52,8 persen. Sedangkan anggaran yang dikelola kabupaten/kota senilai Rp3,48 triliun. "Untuk belanja pegawai Rp558 miliar atau 7,5 persen," katanya.
Widodo menyatakan, alokasi bantuan keuangan untuk kabupaten kota, pemprov mempertimbangkan usulan, kebutuhan dari kabupaten/kota. "Setiap daerah memililiki kebutuhan yang berbeda-beda. Dulu pernah dibagi rata, tetapi kemudian diprotes, karena ada daerah yang harus mendapatkan bantuan lebih besar. Misalnya untuk pembebasan lahan pusat pemerintahan," ujarnya.
Widodo membantah jika pemprov kurang perhatian terhadap wilayah selatan. Menurut dia, setiap penganggaran, untuk desa-desa di wilayah selatan selalu diprioritaskan. "Namun juga harus dipahami tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi. Penganggaran kan juga dibahas dengan dewan," katanya.
WASI'UL ULUM
Terkait:
Jenguk Anas, Saan Mengaku Kangen
Kasus Dana Haji, KPK Panggil Jazuli Juwaini
Satu Rumah Adik Atut Belum Tersentuh KPK
Keluarga Atut Diduga Punya Pulau di Tanjung Lesung