Iklan
TEMPO Interaktif, Banten:Untuk emngejar program 100 Presiden Susilo bambang Yudhoyono, Gubernur Banten, Djoko Munandar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyelewengan bencana alam senilai Rp 14 miliar.Penetapan status tersangka ini setelah tim pemeriksa gubernur melakukan pemeriksaan maraton yang berakhir Jumat (17/12) malam sekitar pukul 20.30 Wib. "Setelah menerima laporan hasil penyelidikan dari tim pemeriksa, mulai malam ini terindiksi kuat keterlibatan gubernur dalam penyimpanangan dana ABPD Banten sebesar Rp 14 miliar. Untuk itu, mulai malam ini, Gubenur Banten kami tetapkan sebagai tersangka,"kata Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kemas Yahya Rahman. Kemas tidak menjelaskan secara rinci bukti-bukti kuat yang meningkatkan status gubernur Banten dari saksi menjadi tersangka. "Pokoknya bukti-bukti keterlibatan itu ada. Karena pemeriksaan ini bukan hanya malam ini saja melainkan sudah jauh-juah hari lalu,"katanya. Sebelumnya Gubernur Banten Djoko Munandar diperiksa sebagai saksi korupsi dana bencana alam sebesar Rp 14 miliar. Ia diperiksa selama dua hari Kamis (16/12) dan Jumat (17/12). Pemeriksaan pada hari ini, berlangsung selama sembilan jamBasumi Masyarif, Ketua Tim pemeriksa Gubernur mengatakan, hasil pemeriksaan yang dilakukan Joko Munandar telah megakui kesalahanya dalam proses pencairan dana Rp 14 miliar. Dana tersebut, Rp 10,5 miliar diantaranya digunakan untuk pengadaan perumahan pribadi anggota dewan, dan Rp 3,5 miliar lagi diberikan untuk menunjang kegiatan anggota DPRD Banten. "Kami melihat ada konspirasi dalam pengucuran dana tersebut ini jelas melanggar aturan karena dana itu hanya bisa digunakan untuk menanggulangi dana bencana alam, kemiskinan dan hal-hal yang bersifat darurat,"katanya. Usai diperiksa Kuasa hukum Joko Munandar, Hendri Yosodiningrat menyatakan, kliennya, baik secara pribadi maupun sebagai gubernur Banten tidak layak dijadikan tersangka karena bentuk pelanggaran yang dilakukan hanya merupakan pelanggaran administrasi, tidak tergolong bentuk kejahatan tindak pidana korupsi. Dana bantuan bancana alam Rp 14 miliar yang dialokasikan dalam pos pengeluaran Tak Tersangka APBD Banten 2003 diselewengan anggota DPRD Banten untuk kepentingan pribadi. Sebanyak Rp 10,5 miliar dana tersebut digunakan untuk dana tunjangan perumahan pribadi anggota Dewan, sedangkan Rp 3,5 miliar digunakan untuk dana tunjangan kegiatan Dewan, namun setelah diusut kejaksaan dana tersebut masuk ke kantong pribadi Panitia Anggaran DPRD Banten.Penggunaan dana Tak Tersangka (terduga) tersebut dinilai menyimpang aturan, seperti Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Tata Tertib DPRD (Pasal 114 Ayat 5) dan Keputusan DPRD Banten tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Banten.Pengucuran dana untuk tunjangan perumahan pribadi anggota Dewan yang diduga untuk memuluskan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Gubernur Banten 2003 itu merupakan inisiatif dari Gubernur Djoko Munandar. Dalam suratnya tanggal 14 April 2003 tentang Permohonan Persetujuan Pengeluaran Dana Tak Tersangka, Gubernur memohon persetujuan pimpinan Dewan untuk mengalihkan penggunaan dana bencana alam sebesar Rp 10,5 miliar untuk dana perumahan anggota DPRD Banten.Dana tunjangan untuk kegiatan Dewan juga dikucurkan berdasarkan inisitaif Gubernur Banten. Dalam surat tanggal 7 Februari, Gubernur Banten meminta persetujuan pimpinan DPRD secara tertulis untuk pencairan dana Rp 3,5 miliar guna membiayai kegiatan sosialisasi Kepmendagri. Melalui surat bernomor tanggal 7 Februari 2003 itu pimpinan DPRD menyetujui penggunaan dana Tak Tersangka itu.Kejaksaan Tinggi Banten sejak Rabu malam (1/12) lalu baru menahan Dharmano K Lawi, mantan Ketua DPRD Banten dan Muslim Djamaludin, mantan Wakil Ketua DPRD Banten, karena dituduh bertanggungjawab terhadap penyelewengan dana APBD Banten tersebut.Selain menahan Dharmono dan Muslim, Kejati juga menahan Tardian, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Banten dan Tuti Sutiah Indra, mantan Sekretaris Pantia Anggaran DPRD Banten. Sedangkan seorang tesangka lainnya Mufrodi Muchsin yang saat ini masih menjabat Wakil Ketua DPRD Banten belum ditahan karena masih menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri. Seharusnya Kejaksaan Tinggi Banten juga menahan Gubernur Djoko Munandar setelah mengubah statusnya.Faidil Akbar
Iklan
