Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Syafii Maarif Menolak Kembali Memimpin Muhammadiyah

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Yogyakarta: Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma'arif menolak memimpin kembali Muhammadiyah untuk periode berikutnya. Menurut Syafii, Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang pada tahun 2005, merupakan akhir kepemimpinannya di Muhammadiyah. ?Tahun depan usia saya 70 tahun. Masa usia 70 tahun masih memimpin Muhammadiyah,? katanya.Syafii yang menjadi guru besar sejarah Universitas Negeri Yogyakarta ini berharap kader muda Muhammadiyah yang akan memimpin. Ia mengaku sudah ada beberapa kader Muhammadiyah yang siap menggantikannya. Pernyataan Syafii ini disampaikan dalam jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (1/12). Jumpa pers itu dilakukan berkaitan dengan pertemuan Tanwir Muhammadiyah di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 2-5 Desember. Ia berharap MuktamarMuhammadiyah yang akan berlangsung pada Juli tahun depan di Malang, JawaTimur, akan lebih mulus, termasuk soal pemilihan pengurus PP Muhammadiyah.?Saya harap tak akan terjadi pertentangan sebagaimana yang terjadi di NU,? ujarnya. Tanwir merupakan pertemuan tertinggi dalam organisasi Muhammadiyah di bawahmuktamar. Pertemuan itu akan menyusun materi penting yang akan menjadi agenda muktamar, termasuk perubahan anggaran dasar berupa struktur organisasi. Menurut Syafii, nanti akan ditawarkan kepada peserta muktamar pergantian jabatan ketua yang selama ini disebut Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Umum. ?Jabatan ketua pada struktur yang ada sekarang kurang kuat,? katanya.Dalam sidang Tanwir ini pula akan dibahas tentang revitalisasi peran kebangsaan yang dapat dimainkan Muhammadiyah. Menurut Syafii, Muhammadiyah akan mengambil posisi dan fungsi yang lebih berarti mengembangkan keseimbangan baru antara peran negara terhadap publik. Peran itu berupa peningkatan kepedulian, pelayanan, advokasi, dan pembebasan terhadap masalah sosial.Dalam hal peran politik, kata Syafii, Muhammadiyah masih setia pada Khittah Muhammadiyah Makassar pada 1971 dan Khittah Denpasar pada 2002 yang menjagajarak dengan politik praktis dan tak akan menjadi partai politik sebagaimana yang diusulkan Pemuda Muhammadiyah. ?Adapun dukungan Muhammadiyah kepadaAmin Rais pada pemilihan presiden yang lalu itu merupakan kasus khusus,?kilahnya.Raihul Fadjri?Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

4 jam lalu

Sisifus. Ilustrasi TEMPO/Imam Yunianto
Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya

Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.


PP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji

13 jam lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam acara Launching Program 1000 Cahaya Majelis Lingkungan Hidup di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
PP Muhammadiyah Tekankan Jamaah soal Jaga Lingkungan Menjelang Ibadah Haji

Ada tiga larangan di Al-Qur'an bagi jamaah saat melaksanakan ibadah haji.


Muhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan

14 jam lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Muhammadiyah Tegaskan Nikah Beda Agama Tidak Diperbolehkan

Abdul Mu'ti mengimbau masyarakat mematuhi ketentuan dalam kompilasi hukum Islam bahwa nikah beda agama tak diperbolehkan.


Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

16 jam lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
Muhammadiyah Klaim Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo soal Kursi Menteri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menanggapi soal jatah kursi menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.


Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

17 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara (Irup) memimpin Upacara Parade Senja di Lapangan Bela Negara, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu, 4 Mei 2024. Upacara Parade Senja diselenggarakan dalam rangka Reuni sekaligus Silaturahmi, Halal Bihalal & Syukuran Abituren Akabri 1971-1975. Dok. Humas Setjen Kemhan
Muhammadiyah Buka Suara soal Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Abdul Mu'ti mengaku pihaknya akan mendegasikan kadernya dengan senang hati apabila Muhammadiyah diberi amanah oleh Prabowo.


Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

5 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menghadiri acara Halalbihalal dan Silaturahmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senen, Jakarta, Minggu, 28 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?


Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

6 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat


Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

7 hari lalu

Ilustrasi pendidikan di sekolah.
Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.


Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

8 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono.
Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

11 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU