Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ruhut Gagal Dilantik sebagai Ketua Komisi Hukum  

image-gnews
Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Ruhut Sitompul. TEMPO/Subekti
Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Ruhut Sitompul. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus nyentrik Partai Demokrat, Ruhut Poltak Sitompul, ditolak oleh sejumlah anggota menjadi Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Akibatnya, Ruhut gagal menjadi Ketua Komisi Hukum karena pimpinan Dewan akan menyurati pimpinan Fraksi Demokrat terlebih dulu.

"Ada titik temu, yakni memberikan kesempatan pimpinan DPR untuk berkomunikasi dengan Demokrat," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seusai lobi pimpinan kelompok fraksi di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 24 September 2013. Upaya lobi dilakukan karena tidak semua anggota Komisi Hukum sepakat Ruhut menjadi ketua.

Dewan tidak memaksakan pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. Setelah berkomunikasi dengan pimpinan Fraksi Demokrat, Priyo mempersilakan mereka untuk mengajukan Ruhut atau nama lain sebagai calon Ketua Komisi Hukum. Dia berjanji akan segera menelepon Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf untuk membicarakan masalah ini. "Surat akan kami bahas pekan depan."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ruhut sendiri tak mempermasalahkan kegagalan pelantikan hari ini. Dia justru bersyukur berbagai komentar yang ada membuatnya makin terkenal. Bahkan, dia mengaku baru diwawancarai oleh wartawan dari kantor berita Inggris. Menurut Ruhut, kegagalan pelantikan hari ini bisa saja karena dirinya akan memperoleh jabatan yang lebih tinggi. "Aku mengalir saja," katanya.

WAYAN AGUS PURNOMO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

DPR Bentuk AKD Baru Bernama Badan Aspirasi Rakyat

6 hari lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
DPR Bentuk AKD Baru Bernama Badan Aspirasi Rakyat

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut bahwa DPR sudah membentuk AKD baru bernama Badan Aspirasi Rakyat.


Meutya Hafid Jadi Ketua, Ini Anggota Komisi I DPR 2019-2024

29 Oktober 2019

Meutya Hafid. TEMPO/Nickmatulhuda
Meutya Hafid Jadi Ketua, Ini Anggota Komisi I DPR 2019-2024

Utut Adianto dari PDIP, Bambang Kristiono dari Gerindra, Teuku Riefky Harsya dari Demokrat dan Abdul Kharis Almasyhari dari PKS menjadi wakil ketua.


Pimpinan Bertambah, Fadli Zon Tak Khawatir Citra MPR DPR Buruk

25 Mei 2017

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama beberapa anggota Komisi lll DPR RI mengunjungi tersangka makar Al Khaththath di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, 18 April 2017. Tempo/Imam Hamdi
Pimpinan Bertambah, Fadli Zon Tak Khawatir Citra MPR DPR Buruk

Menurut Fadli Zon, penambahan jumlah pimpinan di MPR dan DPR memang dibutuhkan karena banyak pekerjaan.


Fadli Zon: Revisi UU MD3 Akan Dibahas di Badan Legislatif

21 Maret 2017

Wakil DPR Fadli Zon memberi keterangan terkait surat penjemputan dan pendampingan anaknya, di gedung DPR, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Arkhelaus
Fadli Zon: Revisi UU MD3 Akan Dibahas di Badan Legislatif

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan semua fraksi sudah bersepakat merevisi UU MD3 di Badan Legislatif DPR.


Bahas Revisi UU MD3, DPR Gelar Rapat Bamus Siang Ini  

20 Maret 2017

Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Bahas Revisi UU MD3, DPR Gelar Rapat Bamus Siang Ini  

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo terkait dengan revisi Undang-Undang MD3.


Wakil Ketua DPR: Tak Ada Upaya Perlambat Pembahasan Revisi UU MD3

11 Januari 2017

Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna ke-16 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 10 Januari 2017. Sidang paripurna juga akan mengukuhkan pergantian antar waktu anggota DPR.TEMPO/M Iqbal Ichsan
Wakil Ketua DPR: Tak Ada Upaya Perlambat Pembahasan Revisi UU MD3

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyebut sidang paripurna pada Selasa lalu sebagai bukti tidak ada upaya memperlambat pembahasan revisi UU MD3.


DPD Tuntut Tambahan Kursi Pimpinan MPR, Ini Alasannya

11 Januari 2017

TEMPO/Imam Sukamto
DPD Tuntut Tambahan Kursi Pimpinan MPR, Ini Alasannya

Ketua DPD Mohammad Saleh menilai penambahan kursi pemimpin MPR
dari unsur DPD cukup beralasan.


Pembahasan Revisi UU MD3 Dipercepat, PDIP Mulai Siapkan Nama

11 Januari 2017

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers usai menggelar diskusi dengan sejumlah petani dan ahli pertanian jelang Rakernas PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, 7 Januari 2016. ANTARA FOTO/
Pembahasan Revisi UU MD3 Dipercepat, PDIP Mulai Siapkan Nama

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya
sudah mulai membahas nama-nama untuk mengisi dua posisi
pemimpin di DPR dan MPR.


Peneliti dari Formappi Sebut Kinerja DPR 2016 Masih Negatif

10 Januari 2017

Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menyampaikan pidato penutupan masa persidangan ke II tahun 2016-2017 dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 15 Desember 2016. ANTARA/Puspa Perwitasari
Peneliti dari Formappi Sebut Kinerja DPR 2016 Masih Negatif

"Suka-suka mengganti Ketua DPR dan mengubah kebijakan reses maupun pembebasan kunjungan kerja di luar negeri," kata Marchellinus.


Temui Jokowi, Fahri Hamzah Bahas Tambahan Kursi Pimpinan DPR  

16 Desember 2016

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Temui Jokowi, Fahri Hamzah Bahas Tambahan Kursi Pimpinan DPR  

Para pimpinan DPR juga menyampaikan kepada Presiden bahwa pembahasan revisi UU MD3 akan dilakukan selama masa reses.