Bahas Revisi UU MD3, DPR Gelar Rapat Bamus Siang Ini  

Reporter

Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus) siang nanti. Ketua DPR Setya Novanto menjelaskan, salah satu hal yang dibahas adalah mengenai revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

"Di antaranya itu yang akan kami bicarakan," kata Setya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.

Baca: Wakil Ketua DPR: Tak Ada Upaya Perlambat Pembahasan Revisi UU MD3

Sebelumnya, surat Presiden Joko Widodo terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD telah diterima pimpinan DPR dan dibacakan dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang.

Namun Setya enggan membeberkan isi surat tersebut. "Nanti lihat di dalam Bamus. Kami dengarkan dulu dari semua fraksi, baru kami beri tahu," ujar Ketua Umum Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjelaskan, dalam rapat Bamus akan ditentukan apakah pembahasan revisi Undang-Undang MD3 dilakukan di Badan Legislasi (Baleg) DPR atau komisi-komisi terkait.

Baca juga: Pembahasan Revisi UU MD3 Dipercepat, PDIP Mulai Siapkan Nama

Setya berujar, selain RUU MD3, rapat siang nanti juga akan membahas beberapa agenda lain. "Kami selesaikan semua, di antaranya surat-surat yang masuk dan koordinasi dengan pimpinan fraksi untuk program-program yang sedang dijalani," ujarnya.

Dalam sambutannya dalam rapat paripurna Rabu pekan lalu, Setya berujar DPR akan menyelesaikan revisi Undang-Undang MD3 pada masa sidang ini. Selain itu, ada beberapa undang-undang lain yang dituntut segera diselesaikan, di antaranya Undang-Undang Pemilihan Umum.

Beberapa poin yang menjadi pokok revisi Undang-Undang MD3 adalah penambahan jumlah wakil ketua MPR dan DPR, penguatan Baleg, serta penambahan pimpinan Majelis Kehormatan Dewan.

AHMAD FAIZ






Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

15 jam lalu

Wakil Ketua MPR Bilang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Tergantung Kesepakatan Politik

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari aspirasi yang ada di tengah masyarakat yang terbuka dibahas oleh DPR.


4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

2 hari lalu

4 Tersangka di Kasus Korupsi BTS Kominfo, Politikus Golkar: yang Bersalah Harus Diproses

Politikus Golkar menanggapi kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Kasus itu memasuki babak baru dengan ditetapkannya empat orang tersangka oleh Kejagung.


Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

2 hari lalu

Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan komentar terkait rencana insentif kendaraan listrik di Indonesia pada tahun ini.


DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

2 hari lalu

DPR Sebut Kebijakan Utang Pemerintah Tak Melanggar Undang-undang

Said Abdullah menegaskan tak ada norma peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan utang.


Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

3 hari lalu

Politikus Demokrat Minta MK Kembalikan Persoalan Proporsional Tertutup ke DPR

Menurut Jansen, sama sekali tidak ada problem konstitusional soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka.


Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

4 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

4 hari lalu

Kasus Meikarta, DPR Akan Lakukan Ini: Panggil OJK hingga Bentuk Pansus

DPR akan melakukan berbagai upaya dalam menangani kasus Meikarta, mulai dari bentuk pansus hingga pemanggilan Menteri Bahlil Lahadalia.


Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

4 hari lalu

Polemik Meikarta dan Konsumen, Ini Alasan Kemarahan DPR

DPR mengungkapan alasan pemanggilan Meikarta. Sayangnya, Meikarta tidak hadir dalam rapat dengar pendapat.


Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

4 hari lalu

Buntut Panjang Kasus Meikarta, DPR Panggil Menteri Investasi hingga Ancam Panggil Paksa Pengembang

DPR ikut turun tangan di kasus kawasan Meikarta. DPR akan memanggil Menteri Investasi dan mengancam akan menjemput paksa pimpinan Meikarta.


Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

4 hari lalu

Airlangga Sebut Pemerintah Tunggu Pembacaan Perpu Cipta Kerja di Paripurna DPR

Airlangga Hartarto menyebut progres Perpu Cipta Kerja sudah dalam masa tunggu untuk dibacakan dalam sidang paripurna di DPR RI.