Wakil Ketua DPR: Tak Ada Upaya Perlambat Pembahasan Revisi UU MD3

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna ke-16 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 10 Januari 2017. Sidang paripurna juga akan mengukuhkan pergantian antar waktu anggota DPR.TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan pidato dalam Sidang Paripurna ke-16 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 10 Januari 2017. Sidang paripurna juga akan mengukuhkan pergantian antar waktu anggota DPR.TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto menegaskan, tidak ada upaya memperlambat pembahasan revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD supaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak mendapatkan kursi pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun DPR. Agus mengatakan revisi UU MD3 dengan materi penambahan kursi pemimpin telah disetujui semua anggota DPR.

    Sidang paripurna pada Selasa, 10 Januari 2017, ucap Agus, menjadi bukti bahwa tidak ada upaya memperlambat pembahasan revisi UU MD3. Ia berujar, surat masuk dari Badan Legislasi terkait dengan revisi UU MD3 dibacakan tanpa ada interupsi.

    Baca: Jatah Kursi DPD di MPR, Fahri Hamzah: Bamus yang Putuskan

    "Nuansa itu tidak ada. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang disangkakan itu insya Allah tidak ada," tutur politikus Partai Demokrat ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2017.

    Agus juga menampik bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta satu kursi Wakil Ketua MPR untuk memperlambat pembahasan. Menurut dia, hal itu kembali kepada keputusan bersama DPR. "Kalau masukan itu tidak bisa diakomodasi, tentunya berjalan sesuai dengan yang dikomitmenkan bersama," ucapnya.

    Baca: Pembahasan Revisi UU MD3 Dipercepat, PDIP Mulai Siapkan Nama

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan keinginan DPD itu akan diputuskan dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR. Meski DPD tidak berhak hadir dalam rapat Bamus, Fahri menjamin usul ini akan dipertimbangkan secara khusus. Pasalnya, DPD merupakan lembaga yang khusus.

    Fahri berujar, adanya permintaan DPD belum tentu berdampak pada revisi UU MD3 menjadi semakin lama disahkan. Semua, tutur dia, kembali kepada keputusan Bamus. "Kalau Bamus bilang sudah, ya sudah," ucapnya.

    Revisi UU ini awalnya bertujuan menambahkan satu kursi pemimpin MPR dan DPR. DPR pun bersepakat memberikan jatah kursi itu kepada partai pemenang Pemilu 2019, yaitu PDI Perjuangan.

    AHMAD FAIZ

    Baca juga:
    Taruna Tewas Dianiaya Senior, Menteri Perhubungan Pecat Ketua STIP
    Diperiksa KPK, Bupati Klaten Tutup Kepala dengan Selendang



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.