Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepulauan di Luar Makassar Terancam Punah

image-gnews
ANTARA
ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Keberadaan kepulauan di luar Kota Makassar kini di ujung tanduk, seperti Pulau Lae-Lae, Laikang, Kodingareng, dan Langkae. Menurut Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar, Samsuniang, kepulauan itu terancam punah karena permukaan air laut yang terus naik hingga 10 sentimeter per tahun.

"Ulah manusia yang tak bertanggung jawab, membuat kerusakan alam semakin parah," kata Samsuniang, Senin, 26 Agustus 2013. "Dua faktor inilah dinilai mengancam masa depan sejumlah pulau terluar Kota Makassar."

Kata Samsuniang, pembangunan yang dilakukan pemerintah kota terkadang tidak berpijak pada kajian teknis lingkungan hidup. Dan hal itu menjadi satu sebab pengundang bencana di Makassar. Karenanya diperlukan program penanggulangan oleh pemerintah kota. "Pemerintah harus memperhatikan keberadaan pulau itu. Karena hal ini, juga menyangkut kelangsungan hidup bagi ribuan warga Makassar yang bermukim di sejumlah pulau."

Untuk melestarikan keberadaan pulau terluar, Samsuniang menyarankan adanya alokasi anggaran untuk membangun tanggul pemecah ombak. Anggaran itu, menurutnya bisa diminta dari pemerintah pusat. "Dinas Pekerja Umum, Kelautan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jangan tinggal diam saja. Mereka diangkat untuk bekerja merealisasikan program pembangunan daerah," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Makassar, Syahrir Sapaile mengatakan, membangun tanggul merupakan proyek berskala besar. Karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Syahrir pun sudah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat. Namun proposal anggaran itu belum mendapatkan respon.

"Kalau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mana cukup untuk membangun tanggul," kata Syahrir. "Itu masalah yang kami hadapi sekarang, karena pemerintah pusat belum mengabulkan permintaan anggaran untuk program ini."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan



DIDIT HARIYADI

Topik terhangat:
 Konser Metallica | Suap SKK Migas | Sisca Yofie | Rusuh Mesir | Konvensi Partai Demokrat

Baca Juga:
FPI Mau Jadi Parpol, Ini Kata Rizieq Shihab

10 Penggemar Metallica Jemput Jokowi

Nonton Konser Metallica, Jokowi: Puaasss! 

Skandal SKK Migas, Jero Wacik Dibidik


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

19 Agustus 2017

Warga beraktivitas di Pulau Berhala, Lingga, Kepulauan Riau, 24 April 2017. Pulau ini merupakan pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, yang memiliki potensi pariwisata bahari tapi yang belum dioptimalkan. ANTARA/Wahdi Septiawan
PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

Verifikasi pulau dan nama pulau terus dilakukan untuk kepastian geografi Indonesia.
Saat ini masih ada 1.448 pulau yang namanya belum dibakukan.


Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

17 Agustus 2017

Pulau Cemara Besar terletak di gugusan pulau terluar Karimunjawa. Para wisatawan sering menyelam karena pulau ini memiliki pemandangan bawah laut yang indah, kaya dengan terumbu karang. TEMPO/Aris Andrianto
Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

Indonesia telah memverifikasi sebanyak 2.590 pulau bernama untuk dapat dilaporkan ke PBB.


Rudiantara Resmikan BTS di Pulau Miangas, Warga Perbatasan Akses 4G

1 Agustus 2017

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memberikan keterangan kepada pers terkait serangan Ransomware baru bernama WannaCry di Jakarta, 14 Mei 2017. Kementerian Kominfo melakukan himbauan dan serangkaian penangkalan dan penanganan mengatasi serangan malware. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Rudiantara Resmikan BTS di Pulau Miangas, Warga Perbatasan Akses 4G

Dalam beberapa tahun terakhir, Miangas baru dapat mengakses jaringan 2G.


Kapal Sulit Sandar, Warga Karamian Pindah Perahu dengan Meloncat

29 Juni 2017

Penumpang menaiki Kapal Perintis KM Sabuk Nusantara 35 di Pelabuhan Jetty Meulaboh, Aceh Barat, Aceh. ANTARA/Syifa Yulinnas
Kapal Sulit Sandar, Warga Karamian Pindah Perahu dengan Meloncat

Bila ada penumpang ke Karamian, kapal terpaksa buang sauh sekitar 2 mil dari pantai.


Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya

13 April 2017

Suasana pos Pengamanan pulau terluar di pulau Ndana, Rote Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, 15 Agustus 2015. ANTARA FOTO
Distribusi Rupiah di Daerah Terluar dan Terpencil, Begini Caranya

Hingga saat ini, telah dilakukan secara bersama-sama 23 kegiatan
pendistribusian uang Rupiah ke daerah terluar dan terpencil di
wilayah NKRI.


Kementerian Kelautan Verifikasi 111 Pulau Terluar Indonesia  

3 Februari 2017

Ilustrasi patroli tentara di pulau terluar Indonesia. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Kementerian Kelautan Verifikasi 111 Pulau Terluar Indonesia  

KKP memiliki sejumlah program prioritas pada 2017, salah satunya melakukan verifikasi, pendataan, hingga sertifikasi atas 111 pulau terluar Indonesia.


Pemerintah Diminta Batasi Pengelolaan Pulau ke Swasta  

20 Januari 2017

Beberapa batu karang besar, yang tampak seperti pulau-pulau kecil, berjajar tidak jauh dari pantai sehingga menambah keindahan Pantai Gua Cina, Malang, (21/4). TEMPO/Aris Novia Hidayat
Pemerintah Diminta Batasi Pengelolaan Pulau ke Swasta  

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron mengatakan negara perlu segera membatasi pengelolaan pulau-pulau kecil dari tangan swasta.


Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

17 Januari 2017

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, 29 November 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
Indonesia Akan Daftarkan 1.106 Pulau ke PBB

Penguasaan pulau oleh perusahaan atau perseorangan maksimal 70 persen. Sisanya dikuasai oleh negara.


Menteri Tjahjo Minta Penyewaan Pulau oleh Asing Ditinjau  

12 Januari 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis
Menteri Tjahjo Minta Penyewaan Pulau oleh Asing Ditinjau  

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah
meninjau ulang kontrak penyewaan pulau oleh pihak asing.


Menteri Agraria: Orang Asing Boleh Kelola Pulau, Asal...

11 Januari 2017

Sebuah jukung bersandar di pantai di Pulau Pisang, Kabupaten Krui, Pesisir Barat, Lampung, 17 Agustus 2015. Pulau ini merupakan pulau paling terluar di Barat Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Samudra Hindia. TEMPO/Frannoto
Menteri Agraria: Orang Asing Boleh Kelola Pulau, Asal...

Nantinya, ujar Sofyan, akan terdapat mekanisme apabila terdapat pihak yang ingin mengelola pulau-pulau itu.