PBB Verifikasi 16.056 Nama Pulau di Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga beraktivitas di Pulau Berhala, Lingga, Kepulauan Riau, 24 April 2017. Pulau ini merupakan pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, yang memiliki potensi pariwisata bahari tapi yang belum dioptimalkan. ANTARA/Wahdi Septiawan

    Warga beraktivitas di Pulau Berhala, Lingga, Kepulauan Riau, 24 April 2017. Pulau ini merupakan pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, yang memiliki potensi pariwisata bahari tapi yang belum dioptimalkan. ANTARA/Wahdi Septiawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mencatat terdapat 17.504 pulau yang masuk wilayah Indonesia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memverifikasi 16.056 pulau di antaranya hingga Juli 2017.

    Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, mengatakan sebanyak 2.590 pulau yang telah diverifikasi baru saja didaftarkan ke United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Pendaftaran pulau dilakukan saat pertemuan ke-30 UNGEGN dan konferensi ke-11 United Nations Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN) digelar di markas besar PBB, New York, 7-18 Agustus 2017.

    Baca: Pemerintah Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB

    Havas mengatakan saat ini masih ada 1.448 pulau yang namanya belum dibakukan. "Masih memerlukan proses validasi dan verifikasi," kata dia seperti dilansir keterangan tertulis, Sabtu, 19 Agustus 2017.

    Menurut Havas, verifikasi pulau dan nama pulau terus dilakukan untuk kepastian geografi Indonesia. Dengan perubahan cuaca dan berbagai anomali alam, telah terjadi munculnya sejumlah pulau juga hilangnya pulau karena abrasi.

    Pendaftaran nama rupa bumi di PBB merupakan kegiatan administrasi yang sangat penting dilakukan. "Tujuannya untuk menjaga standar penamaan pulau agar satu pulau tidak memiliki nama yang berbeda-beda," ujarnya.

    Simak: 17 Agustus di Pulau Seribu, Ini Pesan Menteri Luhut

    Namun pendaftaran nama bukan berarti pengakuan kedaulatan PBB terhadap suatu pulau. Havas mengatakan UNGEGN hanya menetapkan standarisasi penamaan dan tidak memberikan pengakuan kedaulatan tentang status hukum suatu pulau.

    Dalam perhelatan UNGEGN dan UNCSGN, delegasi Indonesia tidak hanya mendaftarkan gasetir yang berisi informai tentang jenis, unsur, posisi, lokasi, dan nama pulau. Tim yang dipimpin Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Zaenal Abidin, juga menyampaikan laporan tentang penggantian otoritas penamaan geografis nasional yang kini di tangan BIG. Sebelumnya, kewenangan tersebut milik Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi yang kini sudah dibubarkan.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.