TEMPO.CO, Pamekasan - Puluhan mahasiswa dari PMII dan GMNI di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, berunjuk rasa di depan gedung DPRD Pamekasan, Kamis, 2 Mei 2013. Mereka meminta pemerintah menjadikan momen Hari Pendidikan Nasional yang diperingati hari ini untuk mengevaluasi ujian nasional (UN). "UN tidak mendidik. Karena itu, UN harus dihapus," kata koordinator mahasiswa, Sidik.
Menurut mahasiswa, kegagalan pemerintah melaksanakan ujian nasional secara serempak tahun ini cukup menjadi bukti bahwa pemerintah tidak serius mengelola pendidikan. Sehingga berbagai produk hasil pemerintah, termasuk UN, dianggap gagal mencerdaskan generasi muda. "UN juga membuat biaya pendidikan jadi mahal karena siswa harus selalu beli buku pelajaran baru," kata Sidik.
Sidik meminta pemerintah harus banyak belajar pada sistem pendidikan pesantren karena lulusan pesantren tetap bisa bersaing di dunia kerja meski kurikulumnya buatan sendiri dan tidak mengikuti kurikulum pemerintah. Pendidikan pesantren, kata dia, juga berbiaya murah. "Di pesantren, buku pelajaran yang dipakai hingga kini adalah buatan tahun 1700-an, tapi masih relevan sampai sekarang," katanya.
Unjuk rasa mahasiswa ini berakhir ricuh karena bupati dan pimpinan DPRD Pamekasan menolak menemui mahasiswa karena sedang menggelar sidang paripurna. Setelah terlibat aksi dorong dengan polisi, mahasiswa akhirnya melampiaskan kekesalan dengan membakar ban bekas di jalan raya depan gedung DPRD Pamekasan.
MUSTHOFA BISRI