Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komentar Satgas Pornografi Soal Video Asusila DPR  

image-gnews
Suryadharma Ali. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Suryadharma Ali. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua harian Satuan Tugas Antipornografi sekaligus Menteri Agama Suryadharma Ali mengapresiasi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (BK DPR) yang berencana mengusut kebenaran video porno yang diduga mirip anggota DPR.

"Ini bagus karena dengan pemeriksaan lebih cepat, lebih cepat pula kepastian benar-tidaknya anggota Dewan dalam video itu," kata dia kepada Tempo, Kamis, 26 April 2012.

Menurut Surya, Satgas Antipornografi baru saja dibentuk dan sedang melakukan konsolidasi internal. Badan ini nantinya bertugas mengkoordinasikan penanganan kasus-kasus terkait pornografi di kementerian dan lembaga-lembaga, termasuk juga DPR.

Untuk kasus video porno yang belakangan mencuat, ia menyerahkan sepenuhnya ke Badan Kehormatan DPR. Menurut dia, DPR memiliki mekanismenya sendiri dalam menangani kasus etika dan moral anggotanya, termasuk hal-hal terkait pornografi. "Badan Kehormatan instrumen yang sah untuk menjaga/mengawasi disiplin dalam menjaga integritas anggotanya," kata dia.

Sebagai wakil rakyat, kata dia, anggota Dewan merupakan tokoh yang mewakili suatu daerah tertentu. Sangat disayangkan jika panutan masyarakat ini melakukan perbuatan yang memalukan. "Kalau melakukan perbuatan yang jauh melanggar etika tentu mencederai pemilih-pemilihnya. Mereka akan kecewa," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Tapi ini, kan, masih diselidiki, mudah-mudahan tidak benar sebagai wakil rakyat," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini.

Beberapa hari ini, publik ramai membicarakan beredarnya video porno yang diduga mirip politikus DPR berinisial KMN. Wartawan mengetahui video dan foto syur itu dari situs kilikitik.net. Namun, situs itu sudah tidak bisa diakses lagi.

MUNAWWAROH

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komisi III DPR Sebut 82 Anggota DPR Terlibat Judi Online

26 hari lalu

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan lebih dari 1.000 orang di lingkungan DPR dan DPRD terlibat dalam judi online.
Komisi III DPR Sebut 82 Anggota DPR Terlibat Judi Online

Data 82 anggota DPR yang ditengarai terlibat judi online itu akan diserahkan ke Majelis Kehomatan Dewan


Gede Pasek Suardika: Sanksi MKD DPR ke Bamsoet 'Error in Persona'

26 hari lalu

Gede Pasek Suardika: Sanksi MKD DPR ke Bamsoet 'Error in Persona'

Bamsoet dalam kapasitas sebagai pimpinan MPR, bukan sebagai anggota DPR RI.


Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

28 hari lalu

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman
Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

Substansi pembicaraan Ketua MPR Bamsoet seperti yang dipermasalahkan MKD DPR RI masih dalam batas kepantasan


Plt Sekjen MPR: Keputusan MKD DPR Terkait Bamsoet tidak Memenuhi Unsur Materiil

28 hari lalu

Plt Sekjen MPR Siti Fauziyah
Plt Sekjen MPR: Keputusan MKD DPR Terkait Bamsoet tidak Memenuhi Unsur Materiil

Keputusan MKD tidak memenuhi ketentuan prosedural dan unsur materiil.


Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Beri Sanksi Ketua MPR Cacat Prosedur

28 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad saat memberikan keterangan soal MKD DPR RI memutuskan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melanggar kode etik di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis.
Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Beri Sanksi Ketua MPR Cacat Prosedur

Dalam tata tertib pemanggilan anggota DPR biasanya terdapat tiga kali pemanggilan dan ada jarak masing-masing tujuh hari


Pelaporan Ketua MPR Bambang Soesatyo ke MKD, Apa Fungsi dan Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan?

29 hari lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Pelaporan Ketua MPR Bambang Soesatyo ke MKD, Apa Fungsi dan Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan?

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dilaporkan mahasiswa Islam Jakarta ke MKD soal pernyataannya mengenai amandemen UUD 1945, Apa tugas MKD?


Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

31 hari lalu

Wakil Sekjen Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sekaligus Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto mendukung langkah Ketua MPR Bambang Soesatyo yang tidak hadir memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Sabtu (22/6/24)
Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

MKD DPR tidak dapat memeriksa pimpinan MPR dan anggota MPR saat mewakili lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya


Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

31 hari lalu

Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi, saat diwawancarai wartawan.
Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

Pelapor bisa dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong atau hoax


Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

31 hari lalu

Ketua Umum Generasi Muda FKPPI, Sandi Rahmat Mandela.
Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

Kewenangan MKD hanya mencakup pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR


Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

31 hari lalu

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Hariara Tambunan
Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

Pernyataan asli yang dikeluarkan Bamsoet berbeda dengan yang dilaporkan atau dituduhkan kepada Bamsoet melalui MKD DPR.