Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Effendi Simbolon. ANTARA/Irsan Mulyadi
Effendi Simbolon. ANTARA/Irsan Mulyadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Puan Maharani sempat diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD karena dianggap melanggar etik saat rapat paripurna rayakan ulang tahun bertepatan dengan unjuk rasa buruh di depan gedung DPR, Senayan. Sebagai alat pelengkap DPR, MKD akan menentukan apakah mereka terkena sanksi atau tidak.

Dalam rekam jejak DPR, sudah beberapa kali anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setiap anggota tersebut memiliki berbagai kasus yang unik, seperti berikut ini:

  1. Effendi Simbolon

Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penegak Keadilan (GMPPK) Bernard D. Namang megadukan aksi Effendi Simbolon ke MKD DPR RI pada Selasa, 13 September 2022.

Diduga bahwa Effendi telah meanggar Kode Etik ketika menyebut Tentara Negara Indonesia (TNI) seperti grombolan. Bahkan ia juga membandingkan TNI dengan Organisasi Masyarakat atau Ormas. Padahal TNI sendiri memiliki tupoksi dan aturan tersendiri.

“Dugaan kami Effendi Simbolon telah melanggar Kode Etik Bab II Bagian Kesatu Kepentingan Umum pasal 2 ayat 4 junto Bagian kedua Integritas Pasal 3 ayat 1 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2 serta dugaan adanya upaya beliau menggiring opini publik memecahbelah antara KASAD dengan Panglima TNI,” kata Bernard dalam keterangannya, Selasa, 13 September 2022.

  1. Puan Maharani

Kasus Puan Maharani diadukan ke MKD DPR RI buntut pelanggaran Kode Etik ketika sidang paripurna DPR RI. Laporan pengaduan tersebut dibuat oleh eks aktivis 98, Joko Priyoski karena merayakan ulang tahunnya di tengah aksi penolakan kenaikan harga BBM.

Namun menurut MKD DPR RI setelah melakukan sidang pariurna, menyatakan bahwa hal tersebut tidak melanggar Kode Etik. Dalam surat putusan yang dibacakan oleh Wakil Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, menyebutkan jika Puan hanya menerima ucapan selamat ulang tahun dari rekan anggota DPR.

  1. Setya Novanto

Adapun MKD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menganggap bahwa Setya Novanto telah melanggar Kode Etik. Hal tersebut disebabkan karena Setya Novanto telaj masuk dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang menjeratnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian diagendakan sidang MKD tersebut pada 16 Desember 2015. Sementara menurut Maman dari hasil persidangan sikap yang dilakukan oleh Setya Novanto tidak dibenarkan.

“Berdasarakn fakta-fakta persidangan bahwa Setya Novanto telah bersalah dan melakukan hal tidak benar dengan melakukan pertemuan dengan Presdir PT Freeport Indonesia bersama pengusaha Riza Chalid," kata Maman.

  1. Harvey Malaiholo

Terakhir ada pula MKD yang telah memanggil anggota Komisi IX DPR Harvey Malaiholo yang kedapatan menonton video porno saat sedang rapat. MKD juga memanggil pengadu kasus Harvey pada pada Kamis,19 Mei 2022.

Namun setelah persidangan, MKD DPR RI telah memutuskan menghentikan kasus dugaan pelanggaran etik tersebut. Menanggapi hal tersebut, anggota MKD Junimart Girsang juga memberikan keterangan tambahan bahwa berdasarkan klarifikasi Harvey Malaiholo, politikus PDIP tersebut tidak sengaja membuka video porno karena video tersebut dikirimkan nomor tidak dikenal.

FATHUR RACHMAN 

Baca: Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Audiensi di DPR, 5 Organisasi Profesi Kesehatan: Sikap Kita Tetap, Stop Pembahasan RUU Kesehatan!

1 jam lalu

Sejumlah massa Tenaga Kesehatan membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senin, 5 Juni 2023. Aksi yang diikuti oleh 5 organisasi profesi medis yakni, PB IDI, PPNI, IBI, PDGI, dan IAI tersebut menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Audiensi di DPR, 5 Organisasi Profesi Kesehatan: Sikap Kita Tetap, Stop Pembahasan RUU Kesehatan!

DPR sempat mengajak beraudiensi 5 organisasi profesi kesehatan ihwal tuntutan penolakan pembahasan RUU Kesehatan.


PR Ganjar Pranowo di Jawa Tengah Menjelang Akhir Jabatan: Penurunan Kemiskinan Ekstrem

1 jam lalu

Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan pidato saat menghadiri konsolidasi pemenangan akbar PDI Perjuangan se-Jakarta di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 4 Juni 2023. DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menggelar konsolidasi akbar untuk pemenangan dalam Pileg dan Pilpres 2024. ANTARA/Galih Pradipta
PR Ganjar Pranowo di Jawa Tengah Menjelang Akhir Jabatan: Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah adalah penurunan kemiskinan ekstrem di wilayah itu.


Bantah Isu Keretakan Presiden dan Megawati soal Cawapres, FX Rudy: Pak Jokowi Tau Itu Kewenangan Ketum

2 jam lalu

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo siap melaksanakan mandat memenangkan Ganjar Pranowo dalam ajang Pilpres 2024. Foto diambil Jumat, 21 April 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Bantah Isu Keretakan Presiden dan Megawati soal Cawapres, FX Rudy: Pak Jokowi Tau Itu Kewenangan Ketum

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo membantah isu keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri


PSI dan PDIP Saling Balas Sindiran soal Kaesang yang Didorong Maju jadi Wali Kota Depok

2 jam lalu

Dalam poster berukuran besar itu tampak Kaesang mengenakan kemeja putih sambil memegang sekuntum mawar merah. Ada juga tulisan 'PSI Menang, Walikota Kaesang' yang mengisyaratkan dukungan PSI agar Kaesang maju sebagai calon Wali Kota Depok. Foto: Istimewa
PSI dan PDIP Saling Balas Sindiran soal Kaesang yang Didorong Maju jadi Wali Kota Depok

PSI dan PDIP agak memanas setelah disindir soal kaesang yang didorong maju jadi Wali Kota Depok.


Terkini: MK akan Panggil Jokowi dan Puan Maharani, Penjualan Tiket Timnas Indonesia Vs Argentina Hanya Dibuka Tiga Hari

3 jam lalu

Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh, Selasa 23 Mei 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Terkini: MK akan Panggil Jokowi dan Puan Maharani, Penjualan Tiket Timnas Indonesia Vs Argentina Hanya Dibuka Tiga Hari

Terkini. Mahkamah Konstitusi atau MK akan panggil Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani, penjualan tiket Timnas Indonesia Vs Argentina dibuka.


Partai Buruh Minta Jokowi dan Puan Maharani Hadiri Sidang Lanjutan Gugatan UU Ciptaker

4 jam lalu

Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana uji formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh, Selasa 23 Mei 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Partai Buruh Minta Jokowi dan Puan Maharani Hadiri Sidang Lanjutan Gugatan UU Ciptaker

Partai Buruh meminta Presiden Jokowi dan Ketua DPR Puan Maharani menghadiri sidang lanjutan gugatan omnibus law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi.


Kaesang Disorong PSI Jadi Calon Wali Kota Depok, PDIP Ingatkan Jangan Gabung Partai Lain

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Steering Comitee Kongres V PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam konferensi pers menjelang Kongres PDIP di Grand Inna Beach, Bali pada Rabu, 7 Agustus 2019. Dewi Nuria/TEMPO
Kaesang Disorong PSI Jadi Calon Wali Kota Depok, PDIP Ingatkan Jangan Gabung Partai Lain

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat tak masalah dengan dengan adanya dukungan terhadap Kaesang untuk maju Pilkada Depok 2024 mendatang.


Jokowi dan Puan Maharani akan Dipanggil Hakim MK terkait Gugatan UU Cipta Kerja, Ujar Said Iqbal

4 jam lalu

Suasana ruang sidang saat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
Jokowi dan Puan Maharani akan Dipanggil Hakim MK terkait Gugatan UU Cipta Kerja, Ujar Said Iqbal

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan panggil Jokowi dan Puan Maharani terkait gugatan UU Cipta Kerja.


Presiden Partai Buruh Buka Suara Soal Pertemuannya dengan Ganjar Pranowo

5 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Presiden Partai Buruh Buka Suara Soal Pertemuannya dengan Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah bertemu dengan Partai Buruh. Apa pembahasan kaum buruh dengan bakal calon presiden 2024 itu?


PSI Dukung Kaesang Jadi Calon Wali Kota Depok, Djarot Ingatkan PDIP Larang Satu Keluarga Beda Partai

5 jam lalu

Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Syaiful Hidayat
PSI Dukung Kaesang Jadi Calon Wali Kota Depok, Djarot Ingatkan PDIP Larang Satu Keluarga Beda Partai

Djarot Saiful Hidayat, mempersilakan Kaesang Pangarep bergabung ke PDIP setelah PSI mendukungnya maju calon Wali Kota Depok