Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Effendi Simbolon. ANTARA/Irsan Mulyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Puan Maharani sempat diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD karena dianggap melanggar etik saat rapat paripurna rayakan ulang tahun bertepatan dengan unjuk rasa buruh di depan gedung DPR, Senayan. Sebagai alat pelengkap DPR, MKD akan menentukan apakah mereka terkena sanksi atau tidak.

Dalam rekam jejak DPR, sudah beberapa kali anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setiap anggota tersebut memiliki berbagai kasus yang unik, seperti berikut ini:

  1. Effendi Simbolon

Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Penegak Keadilan (GMPPK) Bernard D. Namang megadukan aksi Effendi Simbolon ke MKD DPR RI pada Selasa, 13 September 2022.

Diduga bahwa Effendi telah meanggar Kode Etik ketika menyebut Tentara Negara Indonesia (TNI) seperti grombolan. Bahkan ia juga membandingkan TNI dengan Organisasi Masyarakat atau Ormas. Padahal TNI sendiri memiliki tupoksi dan aturan tersendiri.

“Dugaan kami Effendi Simbolon telah melanggar Kode Etik Bab II Bagian Kesatu Kepentingan Umum pasal 2 ayat 4 junto Bagian kedua Integritas Pasal 3 ayat 1 dan 4 serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2 serta dugaan adanya upaya beliau menggiring opini publik memecahbelah antara KASAD dengan Panglima TNI,” kata Bernard dalam keterangannya, Selasa, 13 September 2022.

  1. Puan Maharani

Kasus Puan Maharani diadukan ke MKD DPR RI buntut pelanggaran Kode Etik ketika sidang paripurna DPR RI. Laporan pengaduan tersebut dibuat oleh eks aktivis 98, Joko Priyoski karena merayakan ulang tahunnya di tengah aksi penolakan kenaikan harga BBM.

Namun menurut MKD DPR RI setelah melakukan sidang pariurna, menyatakan bahwa hal tersebut tidak melanggar Kode Etik. Dalam surat putusan yang dibacakan oleh Wakil Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, menyebutkan jika Puan hanya menerima ucapan selamat ulang tahun dari rekan anggota DPR.

  1. Setya Novanto

Adapun MKD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq menganggap bahwa Setya Novanto telah melanggar Kode Etik. Hal tersebut disebabkan karena Setya Novanto telaj masuk dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang menjeratnya.

Kemudian diagendakan sidang MKD tersebut pada 16 Desember 2015. Sementara menurut Maman dari hasil persidangan sikap yang dilakukan oleh Setya Novanto tidak dibenarkan.

“Berdasarakn fakta-fakta persidangan bahwa Setya Novanto telah bersalah dan melakukan hal tidak benar dengan melakukan pertemuan dengan Presdir PT Freeport Indonesia bersama pengusaha Riza Chalid," kata Maman.

  1. Harvey Malaiholo

Terakhir ada pula MKD yang telah memanggil anggota Komisi IX DPR Harvey Malaiholo yang kedapatan menonton video porno saat sedang rapat. MKD juga memanggil pengadu kasus Harvey pada pada Kamis,19 Mei 2022.

Namun setelah persidangan, MKD DPR RI telah memutuskan menghentikan kasus dugaan pelanggaran etik tersebut. Menanggapi hal tersebut, anggota MKD Junimart Girsang juga memberikan keterangan tambahan bahwa berdasarkan klarifikasi Harvey Malaiholo, politikus PDIP tersebut tidak sengaja membuka video porno karena video tersebut dikirimkan nomor tidak dikenal.

FATHUR RACHMAN 

Baca: Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Politikus PKS Anggap Pengesahan Pernikahan Beda Agama Pembangkangan Konstitusi

16 jam lalu

Politikus PKS Anggap Pengesahan Pernikahan Beda Agama Pembangkangan Konstitusi

Bukhori mengaku khawatir dengan munculnya pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih HAM dan kemaslahatan.


Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

19 jam lalu

Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

Kepala BMKG sembunyi di bawah meja di DPR RI. Ini 6 hal yang harus dilakukan dan dihindari saat rasakan guncangan gempa.


Puan Ajak Lulusan UBK Ikut Bangun Bangsa

1 hari lalu

Puan Ajak Lulusan UBK Ikut Bangun Bangsa

Lulusan UBK didorong mempersiapkan diri menghadapi persaingan, menghadapi risiko usaha, serta meningkatkan kualitas diri.


Profil AKBP Veronica Yulis, Istri Yudo Margono Polwan Berpangkat AKBP Tugas di Baharkam Mabes Polri

1 hari lalu

Profil AKBP Veronica Yulis, Istri Yudo Margono Polwan Berpangkat AKBP Tugas di Baharkam Mabes Polri

Istri calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Veronica Yulis anggota polwan berpangkat AKBP bertugas di Baharkam Mabes Polri. Ini profilnya.


DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

1 hari lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

1 hari lalu

Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

Presiden Jokowi tak menanggapi soal pernyataan politikus PDIP agar dirinya meninggalkan relawan. Permintaan itu muncul pasca-acara Nusantara Bersatu.


Apa Itu Brevet Hiu Kencana? Disematkan Yudo Margono kepada Puan Maharani Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI

1 hari lalu

Apa Itu Brevet Hiu Kencana? Disematkan Yudo Margono kepada Puan Maharani Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI

KSAL Laksamana Yudo Margono berikan Brevet Hiu Kencana kepada Puan Maharani dan KSAD Dudung Abdurachman. Apa istimewanya brevet ini?


Profil dan Karier Politik Prananda Prabowo yang Menjadi Kepala Pusat Analisa PDIP

1 hari lalu

Profil dan Karier Politik Prananda Prabowo yang Menjadi Kepala Pusat Analisa PDIP

Prananda Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP. Siapakah dia dan bagaimana karier politiknya?


Minta Heru Budi Hartono Sowan 9 Fraksi, DPRD: Biar Kami Bisa Nikmati Tahun Baru

1 hari lalu

Minta Heru Budi Hartono Sowan 9 Fraksi, DPRD: Biar Kami Bisa Nikmati Tahun Baru

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono sowan ke kantor sembilan fraksi di Gedung DPRD.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

1 hari lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.