Hentikan Kasus Video Porno Harvey Malaiholo, MKD: Dia Tidak Sengaja

Reporter

Dewi Nurita

Editor

Amirullah

Kamis, 19 Mei 2022 19:54 WIB

Ilustrasi video porno atau video asusila. Freepik.com

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan menghentikan kasus dugaan pelanggaran etik anggota Komisi IX DPR RI Harvey Malaiholo, yang sebelumnya diduga menonton video porno saat sedang rapat.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habiburokhman mengatakan, kasus Harvey Malaiholo dihentikan karena berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan MKD, yang bersangkutan tidak sengaja menonton video tidak senonoh tersebut. Harvey mengaku hanya membuka kiriman link yang masuk ke aplikasi pesan WhatsApp-nya.

"Jadi benar-benar tidak sengaja. Itu fakta yang kami dapat di pemeriksaan tadi," kata Habiburokhman, Kamis, 19 Mei 2022.

Habiburokhman mengatakan, Harvey juga sudah meminta maaf atas kelalaiannya di hadapan MKD. "Karena yang bersangkutan sudah meminta maaf dan sudah diketahui juga karena ketidaksengajaan membuka kiriman dari nomor yang tidak dikenal, ya sudah selesailah perkara ini. Diputuskan begitu," kata politikus Gerindra tersebut.

Kabar seorang anggota DPR menonton video porno mulanya beredar viral di sejumlah platform media sosial. Fraksi PDIP di DPR kemudian mengonfirmasi bahwa anggota DPR yang viral karena kedapatan menonton video porno saat rapat itu merupakan anggota fraksinya, Harvey Malaiholo.

Kendati demikian, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengklaim bahwa kejadian menonton video porno itu bukan sengaja dilakukan. Bambang menduga anggotanya sengaja dijebak.

"Kalau engkau sebagai orang politik, ini bisa diduga ada modus operandinya. Jadi pas buka WA, langsung bisa difoto, memang sudah diincar orang masuk misalnya," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 12 April 2022.

Kasus ini lantas ditangani MKD DPR RI. Setelah lebih dari sebulan berlalu, MKD baru memeriksa Harvey hari ini, karena DPR baru saja selesai reses dan memulai masa sidang pada 16 Mei lalu.

DEWI NURITA






BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa 28 Juni 2022 untuk Pembahasan RKUHP

14 jam lalu

BEM UI Bakal Gelar Unjuk Rasa 28 Juni 2022 untuk Pembahasan RKUHP

BEM UI mendesak Presiden dan DPR membuka draf terbaru RKUHP. Juga, membahas kembali pasal-pasal bermasalah.


RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Segera Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR

1 hari lalu

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Segera Disahkan Jadi RUU Inisiatif DPR

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU Inisiatif DPR pada Kamis pekan depan.


Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

1 hari lalu

Aliansi Reformasi KUHP Tolak RKUHP jika Pasal-pasal Kolonial Dipertahankan

Aliansi Nasional Reformasi KUHP secara tegas menolak RKUHP tanpa partisipasi bermakna atau meaningful participation. Aliansi menilai terdapat lebih dari 14 isu yang krusial, beberapa isu bermasalah dalam RKUHP yang tidak dibahas oleh pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat.


Indonesia Resmi Dapat Tambahan Kuota Haji 10.000

1 hari lalu

Indonesia Resmi Dapat Tambahan Kuota Haji 10.000

Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad mengatakan Indonesia resmi mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 pada 2022.


Bambang Pacul Bilang DPR Target Sahkan RKUHP di Masa Sidang V

2 hari lalu

Bambang Pacul Bilang DPR Target Sahkan RKUHP di Masa Sidang V

Bambang Pacul menargetkan RKUHP disahkan oleh DPR pada masa Sidang V. Dia mengklaim aturan tersebut adalah produk hukum terbaik yang dihasilkan oleh Komisi III.


Wamenkumham Tak Yakin RKUHP Bisa Disahkan Bulan Juli Ini

2 hari lalu

Wamenkumham Tak Yakin RKUHP Bisa Disahkan Bulan Juli Ini

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej tak yakin RKUHP bisa disahkan sesuai target Juli 2022.


Pemerintah Akan Buka Draf RKUHP Setelah Diserahkan ke DPR

2 hari lalu

Pemerintah Akan Buka Draf RKUHP Setelah Diserahkan ke DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan draf RKUHP saat ini masih dibahas oleh pemerintah.


Wamenkumham Ungkap Alasan Belum Buka Draf RKUHP ke Publik

2 hari lalu

Wamenkumham Ungkap Alasan Belum Buka Draf RKUHP ke Publik

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan pemerintah memiliki alasan hingga saat ini belum membuka draf RKUHP ke publik


Ketua Komisi III DPR Sebut RKUHP Tinggal Disahkan di Paripurna

2 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Sebut RKUHP Tinggal Disahkan di Paripurna

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan RKUHP tinggal dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan. Yang tak setuju bisa ke MK.


Demo Menentang RKUHP, Ketua BEM UI Ucap Lagi Julukan Jokowi The King of Lip Service

4 hari lalu

Demo Menentang RKUHP, Ketua BEM UI Ucap Lagi Julukan Jokowi The King of Lip Service

Sejumlah elemen mahasiswa menggelar demo menentang RKUHP yang kini dibahas di DPR. Menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Jokowi.