Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

Ketua DPR RI Puah Maharani menyampaikan pidato HUT DPR RI Ke-77 dalam rapat paripurna khusus HUT DPR RI Ke-77 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 September 2022. Rapat tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rangka HUT DPR RI Ke-77 dan penyampaian laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2021-2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut merayakan ulang tahunnya saat rapat Paripurna bersamaan dengan unjuk rasa kenaikan harga BBM oleh buruh pada Selasa 6 September 2022. Lantas, mengapa Puan diadukan ke MKD? Apa tugas MKD DPR dalam menangani kasus tersebut?

Dalam laman resmi dpr.go.id, Mahkamah Kehormatan Dewan ini diperuntukan sebagai ala pelengkap DPR yang bersifat menetap. MKD sendiri dibentuk langsung oleh DPR dengan menetapkan keanggotaannya dari setiap fraksi.

Keanggotaan ini berjumlah 17 orang, serta ditentukan dengan melihat permulaan masa keanggotaan dan permulaan tahun sidang. Sementara pimpinan MKD sifatnya kolektif, terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua yang dipilih berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional.

Tugas Mahkamah Dewan Kehormatan atau MKD

Selanjutnya ada pula tata cara pelaksanaan tugas MKD yang diatur dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 tentang Tata Beracara MKD. Simak tugas-tugasnya di bawah ini!

  1. Melakukan pemantauan dalam rangka fungsi mencegah perilaku anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.

  2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap Anggota karena;
  • Tidak melaksanakan kewajiban.
  • Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah.
  • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon Anggota yang diatur dalam undang–undang mengenai pemilihan umum anggota.
  • Melanggar ketentuan larangan.
  1. Mengadakan sidang untuk menerima tindakan atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Anggota sebagai pelanggaran terhadap undang-undang yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.

  2. Menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan pemanggilan atau penyidikan kepada anggota atas dugaan melakukan tindak pidana;

  3. Meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan dan pemanggilan atau penyidikan kepada anggota atas dugaan melakukan tindak pidana;

  4. Meminta keterangan dari anggota yang diduga melakukan tindak pidana.

  5. Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak penegak hukum kepada anggota yang diduga melakukan tindak pidana.

  6. endampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat Anggota yang diduga melakukan tindak pidana.

Keputusan MKD untuk Puan Maharani

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan perayaan ulang tahun Puan Maharani saat sidang paripurna DPR tidak melanggar kode etik. Dalam surat putusan yang dibacakan oleh Wakil Ketua MKD, Nazaruddin Dek Gam, menyebutkan jika Puan hanya menerima ucapan selamat ulang tahun dari rekan anggota DPR.

“Bahwa teradu Puan Maharani tidak merayakan pesta ultah dalam rapat paripurna pada 6 September 2022. Namun, teradu hanya menerima ucapan selamat ultah dari rekan-rekan anggota DPR. Karena di hari yang sama saat paripurna bertepatan dengan hari ultah teradu,” kata Nazaruddin di ruangan MKD, Selasa, 13 September 2022.

Nazaruddin menjelaskan, setelah melakukan verifikasi dan penyelidikan, MKD tidak menemukan bukti soal dugaan pelanggaran kode etik. Karenanya, MKD memutuskan perkara pengaduan terhadap Puan tidak dapat ditindaklanjuti.

“Memutuskan, menetapkan, perkara pengaduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Puan Maharani tidak dapat ditindaklanjuti dan MKD DPR RI memberikan rehabilitasi terhadap teradu,” katanya.

FATHUR RACHMAN I  SDA

Baca: MKD Putuskan Perayaan Ulang Tahun Puan Maharani Tidak Melanggar Kode Etik

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

2 jam lalu

Wali Kota Bandung Kirim Rekomendasi UMK 2023 Naik 9,65 Persen

Kenaikan UMK 2023 sebesar 9,65 persen diklaim paling moderat dan rasional.


Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

10 jam lalu

Serikat Pekerja Desak Heru Budi Hartono Revisi UMP DKI 2023 Jadi Rp 5,1 Juta

Serikat pekerja mendesak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono merevisi besaran UMP DKI 2023 menjadi Rp 51 juta atau naik 10,5 persen.


Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

15 jam lalu

Mulai Hari Ini Hingga 7 Desember, Buruh Gelar Demo Besar-besaran Tolak Kenaikan UMP DKI Jakarta

Sejumlah serikat buruh dan Partai Buruh dijadwalkan menggelar demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk penolakan kenaikan UMP DKI Jakarta 2023.


Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

17 jam lalu

Ini 6 Hal yang Harus Dilakukan Saat Rasakan Guncangan Gempa

Kepala BMKG sembunyi di bawah meja di DPR RI. Ini 6 hal yang harus dilakukan dan dihindari saat rasakan guncangan gempa.


Puan Ajak Lulusan UBK Ikut Bangun Bangsa

1 hari lalu

Puan Ajak Lulusan UBK Ikut Bangun Bangsa

Lulusan UBK didorong mempersiapkan diri menghadapi persaingan, menghadapi risiko usaha, serta meningkatkan kualitas diri.


Profil AKBP Veronica Yulis, Istri Yudo Margono Polwan Berpangkat AKBP Tugas di Baharkam Mabes Polri

1 hari lalu

Profil AKBP Veronica Yulis, Istri Yudo Margono Polwan Berpangkat AKBP Tugas di Baharkam Mabes Polri

Istri calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Veronica Yulis anggota polwan berpangkat AKBP bertugas di Baharkam Mabes Polri. Ini profilnya.


China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

1 hari lalu

China Semangat Lockdown, Dampaknya dari Demonstrasi sampai 20 Ribu Buruh Mundur

Pemerintah China semakin banyak memberlakukan lockdown di kota-kota karena antisipasi penyebaran Covid-19. Protes anti-lockdown terus berlangsung.


DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

1 hari lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Apa Itu Brevet Hiu Kencana? Disematkan Yudo Margono kepada Puan Maharani Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI

1 hari lalu

Apa Itu Brevet Hiu Kencana? Disematkan Yudo Margono kepada Puan Maharani Sebelum Umumkan Calon Panglima TNI

KSAL Laksamana Yudo Margono berikan Brevet Hiu Kencana kepada Puan Maharani dan KSAD Dudung Abdurachman. Apa istimewanya brevet ini?


Profil dan Karier Politik Prananda Prabowo yang Menjadi Kepala Pusat Analisa PDIP

1 hari lalu

Profil dan Karier Politik Prananda Prabowo yang Menjadi Kepala Pusat Analisa PDIP

Prananda Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP. Siapakah dia dan bagaimana karier politiknya?