Senin, 22 Oktober 2018

Caleg PDIP Digugat Kader PDIP Rp 110 Juta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Singaraja:Calon legislatiiif (caleg) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk DPR RI asal daerah pemilihan Bali, Dr Ir Wayan Koster, digugat secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja.Koster digugat dalam kapasitasnya selaku ketua panitia pada acara gerak jalan PDIP di Singaraja, 26 Oktober tahun lalu. Saat itu terjadi bentrok massa antara PDIP dengan Partai Golkar yang berakhir dengan tewasnya dua kader Partai Golkar di Desa Petandakan.Anehnya, yang menggugat Koster ke pengadilan bukan dari kubu Golkar, tapi oleh kader dan simpatisan PDIP sendiri. Sebanyak 45 simpatisan dan kader PDIP menggugat Koster di PN Singaraja.Persidangan kasus tersebut sudah dua kali digelar. Persidangan pertama digelar pada 7 Januari lalu. Senin (26/1), untuk kedua kali persidangan tersebut digelar dengan majelis hakim yang diketuai Benyamin Naramesak. Sayang pada kedua persidangan itu, kuasa hukum penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas.Pada persidangan kedua, sekitar 50 simpatisan PDIP tumpah ke PN Singaraja. Mereka selain bermaksud memantau persidangan, juga menggelar poster yang berisi kalimat hujatan tertuju pada tergugat Wayan Koster. Poster itu antara lain mengejek tergugat yang mencoba menyuap para penggugat dengan uang Rp 4 juta untuk mencabut gugatannya. Poster-poster itu bahkan dibawa ke ruang persidangan. Sesekali di antara mereka berteriak-teriak. Meski demikian, majelis hakim tidak menegur kelakuan mereka.Benyamin Naramesak membuka persidangan itu pada pukul 13.10 WITA, dan sidang berlangsung sekitar 20 menit. "Kami sudah berusaha mengundang para kuasa huukum penggugat melalui Pengadilan Negeri Denpasar, tapi nyatanya para kuasa hukum penggugat tidak juga hadir sekarang," ujarnya. Namun hakim mengaku tidak bisa memastikan bahwa ketidakhadiran kuasa hukum penggugat itu disengaja atau tidak. Pasalnya, pemanggilan dilayangkan melalui PN Denpasar karena PN Singaraja tidak berhak memanggil langsung para pihak jika domisilinya berada di luar wilayah kerja PN Singaraja. "Apakah PN Denpasar sudah memanggil atau belum? Di situ persoalannya. Biasanya kalau sudah, kami diberitahu oleh PN Denpasar. Namun nyatanya sampai sekarang bukti pemanggilan itu tidak kami terima," sambung Naramesak. Menurutnya, PN Singaraja melayangkan surat penggilan untuk persidangan kedua pada 8 Januari lalu.Persidangan kedua itu selain dihadiri puluhan kader PDIP juga dihadiri langsung seorang anggota DPR RI yang berasal dari Buleleng, Ketut Bagiada. Kepada Tempo News Room Bagiada menjelaskan, dirinya bukanlah kelompok penggugat. Hanya secara moral dirinya ikut bersimpati atas perjuangan rekan-rekannya di daerah.Sekalipun demikian, Bagiada tak keberatan ketika diminta menjelaskan isi gugatan terhadap Koster. "Pertama, kami tuntut agar dia membuat upacara keagamaan untuk mengembalikan kesucian wilayah Buleleng. Kedua, kami tuntut secara materi Rp 110 juta. Dan yang ketiga, agar dia dikeluarkan dari PDIP karena dia bekas orang Golkar yang oportunis," ujar Bagiada.Wayan Koster, soerang warga Buleleng yang berdomisili di Jakarta memang ditetapkan sebagai caleg tunggal untuk DPR RI oleh PDIP Buleleng. Penetapan DPC PDIP Buleleng itu menimbulkan kecemburuan para kader dan simpatisan PDIP lainnya. Pasalnya, sebelumnya Koster dikenal sebagai tokoh di Partai Golkar. Koster dinilai sebagai kutu loncat yang dianakemaskan oleh Ketua DPCPDIP Buleleng Nyoman Mangku Muliartha. "Itulah kualitas Ketua DPC yang hanya berijazah Kejar Paket C. Orang yang dulu menjelek-jelekkan PDIP kini malah ditampung dan dijadikan caleg tunggal untuk DPR," sindir Bagiada kepada Mangku Muliartha.Majelis hakim menetapkan untuk persidangan selanjutnya akan digelar pada 9 Februari 2004. "Mudah-mudahan pada persidangan berikutnya para pihak bisa hadir," kata Naramesak. Sementara itu Koster menunjuk Ketut Suartana sebagai kuasa hukumnya. Dalam dua kali persidangan yang batal itu Suartana selalu hadir di PN Singaraja. Made Mustika - Tempo News Room

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hak Asasi Binatang Diperingati untuk Melindungi Hewan

    Hak Asasi Binatang, yang diperingati setiap 15 Oktober, diperingati demi melindungi hewan yang sering dieksploitasi secara berlebihan, bahkan disiksa.