Mas Achmad Santosa Jadi Deputi UKP4  

Jambi merupakan salah satu daerah di Sumatera --setelah Riau--
yang jadi prioritas penyelidikan tim satgas.

Sejak dibentuk pada 30 Desember 2009, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum telah menerima sekitar 5.000 aduan kasus.

Lima wilayah rawan praktek korupsi ini antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga penegak hukum, pelayanan publik, regulatori atau perizinan, serta pengadaan barang dan jasa.

Pimpinan instansi penegak hukum menandatangani pernyataan bersama perlindungan terhadap peniup peluit (whistle-blower).

Denny Indrayana mengusulkan penegakan hukum pada tindak pidana pajak dilakukan dengan memadukan penegakan hukum di tiga bidang, tindak pidana pajak, korupsi dan pencucian uang.

"Jadi, kalau tidak bekerja-sama dengan penegakan hukum, syarat untuk mendapat perlindungan menjadi tidak ada," ujar Denny Indrayana.

Sesudah Agus Condro Prayitno,prioritas pengurangan hukuman akan diberikan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum kepada Vincentius Amin Susanto.

Lebih baik mempercayakan penanganan hukum kepada KPK dan polisi.

Anggota Satgas Antimafia Hukum, Mas Achmad Santosa, mengatakan akan menemui Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Media dan masyarakat diminta pahami langkah-langkah yang sedang diambil Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepolisian terkait penanganan kasus Nazaruddin.